OJK mencatat jumlah pinjol yang mengalami kenaikan kredit macet di atas 5 persen bertambah menjadi 24 perusahaan dibanding bulan sebelumnya 23 perusahaan.

Sejak 2017 hingga sekarang, OJK telah menutup sekitar 6.000 investasi bodong dan pinjol ilegal. Namun, keberadaan platform ilegal masih terus ada.

OJK melaporkan telah menutup sekitar 6.000 entitas investasi bodong dan pinjol ilegal sejak 2017.

Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar bertemu Presiden Jokowi untuk membahas banyak hal di antaranya soal krisis ekonomi global dan dampaknya ke Indonesia

Perlindungan data nasabah dalam industri keuangan seperti asuransi mengacu kepada  standar keamanan sesuai ISO 27001: 2013.

Berikut adalah daftar pinjol legal terbaru yang sudah terdaftar OJK per Mei 2023.

Berikut ini adalah beberapa ciri pinjol ilegal terbaru yang bisa menjebakmu tanpa disadari.

Fintech AdaKami menyasar nasabah dengan pinjaman di atas Rp500 juta. Pembatasan plafon pinjaman akan berdampak pada bisnis perusahaan.

Menparekraf Sandiaga Uno mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri menonton konser Coldplay, apalagi sampai terjebak pinjol

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan para pelaku industri mendorong regulator menyetujui peningkatan kredit dari Rp2 miliar jadi Rp10 miliar.

Pencabutan moratorium izin fintech p2p lending alias pinjaman online (pinjol) oleh OJK diyakini dapat mengurangi pinjol ilegal.

“Jadi kita seragam, ketika POJK 10/2022 keluar, lalu ada petunjuk teknisnya lewat SEOJK [untuk mengatur batas maksimum pinjaman]."

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih 26 penyelenggara financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) belum memenuhi ketentuan modal minimal.

Fintech P2P lending diminta menegaskan tenggat waktu kepada asuransi yang menjamin pembiayaan yang disalurkan dari kreditur (borrower).

Dampak tekanan ekonomi hingga persoalan pemahaman layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) menjadi pendorong kredit macet.

Pinjaman online (pinjol) menjadi catatan khusus yang akan dibahas DPR RI saat masa sidang selanjutnya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).