Beberapa hari ini publik dihebohkan dengan adanya anggota DPR yang akan disuntik dengan vaksin nusantara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat berhubung uji klinis…

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa pihaknya tidak pilih kasih terkait uji klinis vaksin apapun termasuk vaksin Nusantara.

Unair mengembangkan vaksin Merah Putih dengan platform virus yang dimatikan atau inactivated virus.

Menristek menilai ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah jika kita perlu produksi vaksin dalam jumlah yang besar.

Vaksin buatan dalam negeri tersebut diyakini ampuh dalam memberikan sentimen positif bagi dunia usaha.

Ketersediaan vaksin secara mandiri bisa menjadi suntikan guna mengakselerasi pemulihan, baik kesehatan maupun perekonomian.

Indonesia belajar dari perkembangan program vaksinasi di India yang langsung melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca akibat lonjakan kasus Covid-19.

DPR mendesak percepatan pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara untuk mengantisipasi ancaman embargo vaksin.

Menurut Kepala LBM Eijkman Profesor Amin Soebandrio, kian intensnya kedua badan tersebut dalam proses transisi selama beberapa pekan terakhir akan memudahkan peralihan bibit…

Selain PT Bio Farma, sejumlah institusi terlibat dalam pengembangan vaksin di Tanah Air, khususnya Vaksin Merah Putih.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berencana melibatkan 3 perusahaan lain dalam proses produksi vaksin Covid-19 di Tanah Air.

BPOM akan melibatkan 3 perusahaan lain dalam proses produksi vaksin Covid-19 yakni PT Sanbe Farma, PT JBio, dan PT Biotis.

BPOM menilai proses pengembangan vaksin Merah-Putih yang dilakukan Eijkman dan Unair masih berada pada jalurnya dan harus diapresiasi.

Pengembangan Vaksin Merah Putih sendiri baru akan melibatkan sejumlah institusi seperti Eijkman, PT Bio Farma (Persero), LIPI, dan beberapa lainnya termasuk perguruan tinggi.

Selambat-lambatnya, vaksin tersebut mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/UEA) pada pertengahan 2022

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan pemerintah terus berupaya mengadakan vaksin buatan dalam negeri, walaupun sudah menyiapkan vaksinasi bagi 70 persen masyarakat Indonesia…