Mohammad Syahril mengungkapkan pemerintah akan mencabut status PPKM jika WHO sudah mencabut status keadaan darurat masyarakat dari pandemi Covid-19.

Perpanjangan PPKM harus dilakukan selama status pandemi pada Covid-19 belum dicabut.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia sampai 3 Oktober mendatang.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa seluruh daerah pada masa perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali berada di level 1.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level di Jakarta dilakukan dengan mempertimbangkan kasus Covid-19 secara faktual.

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia hingga 15 Agustus 2022.

Pemerintah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali diperpanjang mulai Selasa (2/8/2022) hingga 15 Agustus.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kembali diperpanjang hingga 15 Agustus 2022. Hal tersebut guna mengurangi potensi naiknya kasus Covid-19.

Epidemiolog meyakini jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan hari ini berjumlah 5.085 kasus.

Pemberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di luar Jawa dan Bali masih berlangsung hingga akhir Juli 2022.

Menurut WHO, indikator yang membuat suatu wilayah masuk kategori CT3 adalah kasus konfirmasi baru per 100.000 penduduk per minggu.

Jumlah pasien Covid-19 yang tengah menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran berkurang 5 orang pada hari ini, Senin (11/7/2022) atau kumulatifnya kini 180 orang.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi kasus harian positif Covid-19 di Indonesia di tengah polemik revisi status PPKM ke level 1

PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menerapkan peraturan perjalanan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan (SE Kemenhub) No.57/2022 jelang Iduladha 2022.

Status PPKM Jakarta direvisi Satgas kembali ke level 1. Anies Baswedan pun meminta masyarakat tetap waspada karena penularan virus Covid-19 masih terjadi.

Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan pihaknya akan mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat terkait vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat mobilitas masyarakat.