Epidemiolog menilai pengetatan PPKM perlu dilakukan guna meredam infeksi Covid-19 varian Omicron yang dikenal sangat cepat penularannya.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai kemungkinan menarik rem darurat untuk mengendalikan kasus Covid-19.

Satgas Covid-19 IDI mendesak pemerintah untuk menaikkan level PPKM dan mengevaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen seiring dengan lonjakan kasus Covid-19.

Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 59 Tahun 2022 tentang PPKM level dua yang salah satunya mengatur ketentuan PTM terbatas berkapasitas 100 persen.

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis terkait PPKM di Jawa Bali hingga 31 Januari 2022. Berikut aturan level 1.

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis terkait PPKM di Jawa Bali hingga 31 Januari 2022. Berikut aturan untuk level 3.

WabahCovid-19 menyebar 43 sekolah selama penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) kapasitas 100 persen secara terbatas.

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali hingga 31 Januari 2022. Berikut daftar wilayah level…

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis terkait PPKM di Jawa Bali hingga 31 Januari 2022. Berikut daftar wilayah level 2.

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis PPKM Jawa Bali hingga 31 Janauri 2022. Wilayah Jabodetabelk level 2.

PPKM di Jawa Bali diperpanjang hingga 31 Januari 2022. Wilayah Jakarta dan Bodetabek berstatus level 2.

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali hingga 31 Januari 2022.

Covid-19 varian Omicron telah menyebabkan adanya dua kasus meninggal di Indonesia, apakah sebaiknya PPKM diperketat?

Luhut Pandjaitan memberi sinyal status PPKM di Jakarta mungkin saja bisa berubah dari level 2 menjadi level 3 seiring merebaknya varian Omicron.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia akan jauh lebih banyak dibanding varian Delta.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah belum mempertimbangkan opsi PPKM Darurat atau lockdown untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 varian Omicron.