Meski lahir belakangan, Jokowi meyakini SWF Indonesia (INA) mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.
Dari lima nama Dewas SWF Indonesia yang ditunjuk Jokowi, dua nama diantaranya berasal dari kalangan pemerintah, sedangkan tiga nama lainnya dari kalangan profesional.
Presiden Joko Widodo mengumumkan Direktur Utama Bank Permata Ridha Wirakusumah sebagai CEO Indonesia Investment Authority di Istana Negara hari ini, Selasa (16/2/2021).
Jokowi mengatakan INA bertugas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional…
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga mengatakan bahwa saat ini dewan pengawas atau dewas masih melakukan seleksi.
Alokasi Rp15 triliun yang akan disuntikkan ke LPI pada 2021 tersebut berasal dari dana cadangan atau pembiayaan investasi yang belum dialokasikan sebesar Rp33 triliun.
kelanjutan proyek-proyek strategis nasional, kenaikan anggaran infrastruktur, serta pendirian Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF) diharapkan akan…
SWF akan menjadi sumber pendanaan baru dan mendukung siklus aset terutama pada BUMN konstruksi yang memberikan keuntungan pada neraca keuangan perusahaan.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) tengah mencari investor strategis untuk mendukung ekspansi. Siapa investor yang diincar dan apa saja opsi skema yang disiapkan?
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan membiayai proyek yang memiliki dampak ekonomi berlipat ganda atau multiplier effect sehingga ke depan tidak menjadi beban negara.
Negara memiliki berbagai aset seperti jalan tol, bandara, aset infrastruktur digital, dan financial services yang nilainya dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan pihak…
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Misbakhun mengingatkan jangan sampai RPP tersebut bertabrakan dengan UU yang levelnya lebih tinggi.
LPI hadir mengacu pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun beleid tersebut, tidak mengatur terkait sistem perpajakan untuk LPI atau yang pemerintah sebut sebagai Indonesia…
Alasannya karena negara tidak bisa hanya mengandalkan instrumen yang terbatas, yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau kekayaan negara yang dipisahkan,…