Masyarakat korban pinjol ilegal bisa mengadukan ke nomor whatsapp 0812-1001-9202 maupun ke akun Instagram @satgas_pinjol_ilegal.

Penyidik Bareskrim mengamankan barang bukti dan uang senilai Rp21 miliar dari penggerebekan sebuah kantor pinjaman online atau pinjol ilegal.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Irjen Nico juga memerintahkan agar polres jajaran menggelar operasi pengecekan legalitas perusahaan-perusahaan pinjaman online di wilayahnya.

Pertumbuhan industri teknologi finansial (tekfin/fintech) di Indonesia dinilai terlalu cepat.

Tim Satgas Waspada Investasi membukukan 3.600 aplikasi pinjol ilegal di Sulawesi Selatan.

Rekam jejak di dunia digital tidak bisa hilang, berlaku juga untuk pinjaman online yang resmi.

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri teknologi finansial (tekfin) secara menyeluruh.

Proyeksi target penyaluran pinjaman tahun ini berpotensi terkoreksi seiring dengan rencana penurunan tingkat biaya pinjaman harian fintech peer-to-peer (P2P) lending hingga…

AFPI sepakat menurunkan sementara biaya pinjaman dari maksimal 0,8 persen per hari menjadi 0,4 persen per hari. Langkah ini sebagai upaya memberantas penyedia jasa pinjaman…

Bareskrim Polri mengungkap 13 kasus pinjol illegal dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pasar pinjol Rp2 juta, Rp5 juta kemudian Rp10 juta. Tapi bunganya dihitung per hari.

Sepekan terakhir ini, layanan keuangan berbasis teknologi atau tekfin mendapat sorotan. Pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait, menggelar pertemuan maraton…

Ada dua langkah untuk mengenali pinjol legal dan ilegal menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Polda Sumatra Utara kini justru sedang mendalami tujuh kasus yang berkaitan dengan praktik tersebut. Sejauh ini, petugas mendeteksi enam kantor jasa peminjaman online ilegal…

Masyarakat diminta tidak membayar jika ditagih oleh pinjol ilegal karena prosesnya tidak memenuhi syarat dalam hukum perdata.