Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.

Menkeu Sri Mulyani curhat soal skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Apa katanya?

Ini kata Menkeu Sri Mulyani soal skema burden sharing antara pemerintah dan BI berlaku selamanya di RUU PPSK.

Berikut aturan skema berbagi beban atau burden sharing Bank Indonesia (BI) dan pemerintah di RUU PPSK.

Dengan berakhirnya peran BI dalam pembiayaan APBN, pemerintah juga harus mengembalikan defisit APBN ke level 3 persen.

Bank Indonesia (BI) berencana beli Surat Berharga Negara (SBN) melalui skema burden sharing Rp128,6 Triliun.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa realisasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana mencapai Rp974,09 triliun.

Aturan burden sharing yang permanen di RUU PPSK berpotensi mengancam independensi Bank Indonesia (BI).

Terlepas dari perkiraan situasi global tahun depan, skema burden sharing perlu dihentikan sesuai dengan komitmen pemerintah dan BI.

Berdasarkan catatan BI, pembelian SBN untuk pendanaan APBN dengan skema burden sharing mencapai Rp473,42 triliun pada 2020.

Keberhasilan skema berbagi beban alias burden sharing antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat rupanya bikin ketagihan.

Ekonom Bank DBS Indonesia menilai rencana burden sharing pada tahunN 2023. Apa alasannya?

Skema burden sharing bakal dipermanenkan tertuang dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

Aset Bank Indonesia hingga akhir 2021 mencapai Rp3.481 triliun.

Bank Indonesia (BI) menegaskan skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dan BI untuk pendanaan APBN, hanya berlaku sampai akhir tahun ini.

BI dapat mengedarkan kembali kepemilikan utangnya jika pasokan obligasi pemerintah terbatas dibandingkan dengan permintaan. BI, dalam hal ini, dapat menjual obligasi atau…