Industri farmasi sedang menghadapi kondisi moderate raised di mana permintaan produk-produk farmasi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 meningkat, di sisi lain permintaan…
Perlu disadari bahwa industri masing-masing perusahaan BUMN berbeda. Logo korporasinya pun tidak sama. Jadi kurang bijak jika core values-nya “dipaksakan” harus homogen dan…
Di Indonesia, perilaku akseptasi mereka terasa jelas yaitu sangat pemilih dan lebih suka memberi dukungan reasuransi secara nonproporsional yang memang lebih efisien dalam…
Kesenjangan antara data potensi, kapasitas penangkapan, produksi dan volume ekspor perikanan perlu segera dibenahi secara serius. Harus ada keberanian dan kemauan yang kuat…
Meminjam istilah Bung Hatta, kita harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional kita dengan memperbesar daya beli rakyat. Produksi harus ditujukan pertama-tama…
Sekitar 87% UMKM masih berjualan secara konvensional dan belum mendapatkan manfaat dari adanya digital. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum terjawabnya kebutuhan UMKM…
Apakah pandemi Covid-19 dan kemunduran ekonomi dapat didekati dengan kerangka sebab akibat tersebut? Kita tidak dapat menutupi kenyataan bahwa masalah telah bercampur dan…
Hasil pertanian yang tak terserap pasar membuat petani kehabisan modal untuk berproduksi pada musim berikutnya. Jika mereka berhenti berproduksi, dan terjadi dalam skala…
Penjajakan tekfin lending sebagai lembaga linkage KUR sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha…
Bank syariah hasil merger iBUMN perlu dibuatkan ketentuan di mana usaha besar hanya boleh mendapatkan pembiayaan dari bank syariah maksimal hanya 20%-30% dari total pembiayaan…
Problem kepastian hukum timbul saat terjadi pidana pajak. Prinsip ultimum remedium sejauh ini tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga timbul diskresi hendak memilih…
UU Cipta Kerja hanya menjawab sedikit persoalan saja dalam penegakan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penanganan perkara di pengadilan serta rendahnya sanksi denda…
Dengan anggaran Rp20 triliun masih sulit untuk mengatasi pengangguran. Rasio fiskal sekitar 12% masih sangat berat untuk mengembangkan SDM berbasis pendidikan vokasi.
Bukan tidak mungkin PP akan mengatur uang pesangon untuk jenis PHK tertentu menjadi 2 kali UP, sehingga totalnya menjadi 28 kali upah (2xUP+1xUPMK). Kenapa tidak?
Social enterprise akan lebih kokoh jika dibiayai oleh masyarakat setempat, karena dengan demikian mereka akan ikut merasa memiliki dan ikut menjaga keberlanjutannya.
Rencana merger bank syariah pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) membuat Indonesia masuk peringkat 10 teratas bank syariah terbesar di dunia.
Hunian masyarakat di daerah perkotaan harus beralih ke hunian vertikal. Perpanjangan masa berlaku HGB dari 30 menjadi 90 tahun adalah salah satu solusinya.
Mereka dengan komorbiditas memiliki risiko lebih tinggi untuk mencapai composite end point. Artinya risiko pasien tersebut berakhir masuk ke ICU, dipasang ventilator, atau…