Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi negara yang sedang dilanda pandemi Covid-19, memaksa para pejabat baru Kemenkeu untuk segera bekerja dengan mengerahkan kompetensinya.

Selain berhasil dari sisi pencapaian penerimaan, dari segi pengawasan DJBC Riau telah melakukan 422 penindakan.

Dengan demikian insentif masih yang diberikan pada 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani.

Kementerian Keuangan berharap Surat Presiden (Surpres) RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) bisa diterbitkan bulan Februari 2021.

Kantor Bea Cukai Ngurah Rai menerima penghargaan WCO Certificate of Merit 2021.

Para peserta yang berminat untuk mengikuti SPMB PKN STAN tahun 2021 diminta agar dapat mengikuti UTBK tahun 2021.

Penerimaan pajak 2020 adalah yang paling terpukul oleh dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi penurunan ekonomi. Sementara itu, bea dan cukai menunjukkan positif dari sisi…

Pemerintah dianggap tidak memprioritaskan sumber daya manusia karena pertumbuhan anggaran militer dan Kementerian Pekerjaan Umum justru meningkat lebih tinggi.

Jumlah belanja pajak yang digelontorkan pemerintah membengkak dari sebelumnya 1,52 persen menjadi 1,62 persen dari PDB. Pembengkakan belanja pajak itu semakin mempersempit…

Utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir November 2020 mencapai 83,9 persen dari total komposisi utang.

Kemenkeu mengungkapkan perseroan berkomitmen untuk menangani masalah dengan nasabahnya dengan baik. Terkait dengan keluhan nasabah, Kemenkeu sendiri tidak hanya mendengar…

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait perubahan skema vaksin…

Nantinya, pemerintah akan langsung memungut bea cukai barang impor atas transaksi barang impor US$3 per kiriman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterangan saksi untuk membongkar praktik mafia anggaran di Kementerian Keuangan.

Selama ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan perumahan lebih banyak didorong untuk demand side.

Ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah, pengendalian konsumsi, tengaha kerja pada sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal dan penerimaan.