Berdasarkan PMK 97/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, pemerintah harus memproteksikan aset-aset negara melalui konsorsium ABMN secara bertahap hingga 2023.

Pemerintah secara bertahap harus memproteksi aset-aset negara melalui konsorsium asuransi barang milik negara (ABMN).

BPK diketahui telah merekomendasikan Menkeu untuk memerintahkan DJP supaya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2018. Namun DJP belum menindaklanjuti…

Berikut penjelasan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pendapatan karena relaksasi iuran.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan bahwa UU yang sedang di-review mencakup UU tentang Pasar Modal,…

Oleh karena itu, di hari pahlawan, Sri Mulyani mengajak kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan berdoa bersama bagi para rekan kerja, keluarga, maupun kerabat, yang telah…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mencatat, hingga 2019 total aset dana pensiun mencapai Rp955,08 triliun. Jumlah tersebut hanya berkontribusi 6,03 persen terhadap…

Pemerintah menambah dua kategori kinerja untuk menghitung besaran alokasi DID yang diberikan kepada daerah. Dua kategori itu yakni kategori pengendalian inflasi dan kategori…

Di tengah ambisi menjadi negara maju, ternyata aset dana pensiun juga harus dikerek. Begini kondisi lengkap sistem pensiun.

Pemerintah akan mengucurkan dana untuk program JKN, begini penjelasannya.

Kebijakan pemerintah dalam memulihkan perekonomian akibat dampak virus Covid-19 disambut positif investor global.

Tren ini menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa pemulihan permintaan belum secepat yang dibayangkan.

Kementerian Keuangan telah bersiap untuk menghadapi era baru dalam bekerja.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020 - 2024, otoritas pajak di kembali membahas rancangan Perpres KUP yang akan mengatur tata kerja lembaga…

Penjaminan korporasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penjaminan UMKM. Kemenkeu berjanji pencairan paling lama Oktober 2020.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan per hari ini SR013 sudah…