Daihatsu memangkas waktu kerja di kantor bagi karyawannya menyusul penetapan PSBB Jakarta jilid kedua mulai 14 September 2020. Saat ini, karyawan hanya bekerja di kantor…

Liburan pada hari Minggu, 20 September 2020 ini, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di dua lokasi Ibu Kota.

Kepanikan pasar terhadap penerapan PSBB Jakarta pekan ini dinilai sudah mereda, sehingga dapat memengaruhi laju Indeks Harga Saham Gabungan.

Railink melakukan penyesuaian jam operasional KA Bandara terkait dengan PSBB Jakarta dari 48 perjalanan menjadi 40 perjalanan per hari.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberi izin terhadap aktivitas dine-in di restoran dan resepsi di hotel jika PSBB diperpanjang.

DAMRI terus berinovasi melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 yang masih merantai di Indonesia, dengan memasang alat Ion Plasmacluster perdana pada 1 (satu) unit…

Data BEI menunjukkan kapitalisasi pasar IHSG senilai Rp5.877,13 triliun pada penutupan Jumat (18/9/2020). Posisi itu menyusut Rp118,24 triliun dari Rp5.99542 triliun akhir…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) akhirnya kembali ke zona hijau pada penutupan perdagangan pekan ketiga September 2020.

Idealnya, 80 persen pekerja itu berada di rumah.

Manajemen HMSP optimistis volume penjualan akan kembali naik seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dua belas pejabat teras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dikonfirmasi positif Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk memfasilitasi isolasi mandiri orang tanpa gejala Covid-19 sebagai…

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan selama masa PSBB berjalan dengan lancar serta dijalankan dengan baik dan benar.

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetap membatasi operasional pusat-pusat keramaian hingga pukul 19.00 WIB.

Sampai akhir tahun ini, tingkat kekosongan pusat perbelanjaan diperkirakan naik di angka 12 persen hingga 13 persen dari yang saat ini sekitar 10 persen.

Jika ada kantor yang kedapatan melanggar, maka operasi perusahaan terkait bakal ditutup sementara. Bahkan, izin operasionalnya dapat dicabut.