Ada sejumlah perubahan terkait hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Perdagangan masih…

Industri teknologi yang berjalan sangat cepat membutuhkan regulasi yang lebih longgar dan ‘lincah’ agar tidak menjadi penghambat pertumbuhan bagi teknologi.

Untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai harapan pemerintah tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Pemerintah mengungkap satu temuan yang menunjukkan masih ada rancangan aturan turunan baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang tidak sejalan…

Pelibatan masyarakat daerah merupakan bentuk keterbukaan informasi pemerintah untuk memperluas pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai tren penguatan atau bullish sejak awal November setelah UU Cipta Kerja disahkan. Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah juga menguat.

UU Cipta Kerja berupaya melakukan penataan ulang terhadap pengenaan sanksi dalam berbagai UU sektor yang menerapkan sanksi pidana terhadap penyimpangan administratif.

Setelah sempat ditunda, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka lowongan bagi professional untuk menjadi pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Berkas lamaran…

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir pada 2030, McKinsey memprediksi ekonomi Tanah Air menjadi ketujuh terbesar…

Pemerintah diminta memastikan investasi yang masuk, tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan kualitas kerja yang setara, terutama untuk pengupahan.

Pemerintah mengklaim telah transparan menyampaikan kepada publik terkait dengan proses formulasi kebijakan dan draf kebijakan yang akan dibuat.

Penyesuaian perjanjian kerja bersama harus menjadi tindak lanjut pada masa peralihan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Nomor…

Pemerintah harus melakukan sosialisasi harus memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku sehingga tidak muncul kebingungan dan multiinterpretasi kebijakan yang bisa…

Kondisi ketenagakerjaan tak kondusif bakal meningkatkan ongkos bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.