Kalau tidak ada pengawasan langsung dari Presiden bisa jadi Inpres Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ini tinggal nama saja.

Motif oknum Polri yang diduga menjual senpi rakitan laras panjang kepada tersangka WT alias J adalah untuk mencari keuntungan pribadi.

Tim evaluasi telah melakukan evaluasi 10 perusahaan. Sebanyak delapan di antaranya, sudah dilakukan pengecekan lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ditemukan bahwa…

Mendikbud Nadiem Makarim optimis pendidikan di Papua Barat bisa semakin maju.

Mendikbud Nadiem Makarim mendorong program-program kerja prioritas Kemendikbud pada 2021 diantaranya digitalisasi sekolah.

Hal itu diungkapkan Wapres saat memimpin rapat soal isu polhukam dalam Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua…

Seperti sejumlah provinsi lainnya, Papua Barat memilih penundaan sekolah tatap muka yang semula dicanangkan Kemendikbud bisa mulai dilakukan pada semester baru Januari 2021.

Ada tiga proyek besar yang berada di Kabupaten Bintuni yakni Proyek Tangguh Train 3, Proyek Pengembangan Blok Kasuri, dan pembangunan kompleks Kawasan Industri Onar.

Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Rabu (16/12/2020).

Pelaksaan pilkada di sembilan wilayah berlangsung lancar dan tidak ada kejadian yang menonjol. Hingga pukul 15:36 WIT, Papua Barat aman terkendali.

Selain Akibat Covid-19, kendala yang menjadi tantangan pada kegiatan investasi di Papua a.l. isu deforestasi, line clearing, izin Amdal dan lain sebagainya.

Berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia.

Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua.

Polri akan melakukan penindakan secara hukum atas tindakan makar Benny Wenda.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Benny Wenda sebagai pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal.

Pakar hukum internasional mengatakan, bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.