Kantor Staf Presiden menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan…

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan berfokus mengawasi proyek-proyek prioritas kementerian/lembaga yang dinilai memiliki komponen produk dalam negeri dalam…

Baru satu hari melakukan proses pembayaran dana relokasi dan santunan warga terdampak penggenangan Waduk Jatigede, BPKP telah temukan sejumlah kesalahan data.nn

Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperbaiki kapabilitas para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang saat ini masih banyak yang berada…

Audit proses ganti rugi korban Lumpur Lapindo menjadi tugas pertama Ardan Adiperdana sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Proses tersebut ditunggu, agar…

Ardan Adiperdana, Kepala BPKP, mengatakan pendampingan dan penilaian terhadap program pemerintah akan dilakukan dengan memberikan informasi kepada pembuat keputusan untuk…

Pemandangan berbeda di Istana Negara saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Gedung yang biasa digunakan untuk…

Untuk pertama kalinya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilantik langsung oleh Presiden, karena memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian setelah Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan…

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan catatan silpa senilai Rp240 miliar atau sekitar 8,6% dari total APBD Provinsi Sumatra Barat 2013.

Direktur PT Mapna Indonesia Mohammad Bahalwan melalui tim kuasa hukumnya menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melakukan audit ketahanan pangan guna mencari kelemahan dari struktur produksi bahan pangan di Tanah Air yang menyebabkan…

Program bantuan sosial (bansos) senilai Rp18,6 triliun di 11 kementerian/lembaga akhirnya ditetapkan untuk diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo mendatangi Kementerian Keuangan untuk mengajukan kerangka acuan kerja sebelum audit dana bantuan sosial dilakukan.

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman pada APBD DKI Jakarta 2012 mencapai Rp1,4 triliun.