Komisi II DPR RI menilai masih perlu dilaksanakan evaluasi terkait Pilkada Serentak 9 Desember 2020 denganmembentuk panitia kerja atau panja.

Pelaksanaan Pilkada 2020 sangat minim gangguan konvensional, aman dari pandemi Covid-19 dan juga tingkat partisipasinya juga tinggi.

Terdapat 196 dugaan pelanggaran politik uang dengan 31 laporan di antaranya diteruskan ke penyidik, 76 diputuskan pengadilan serta 96 dihentikan oleh pengawas.

Penyelenggara Pilkada 2020 yang terpapar Covid-19 termasuk komisioner 40 orang, aparatur sipil negara 336 orang, dan badan adhoc pemilihan 2020 36 orang.

Permohonan perselisihan hasil pilkada yang lengkap akan diregistrasi pada 18 Januari 2021 dan akan disidangkan pada 26 Januari 2021.

Komisi II DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah masa pandemi Covid-19 untuk kepala daerah yang terpilih sesuai dengan kehendak…

Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi medan perang terakhir bagi 135 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang gagal menang dalam…

“Kalau partai politik saja bisa bercanda [mengajukan calon tunggal], pemilih seperti saya ya boleh bercanda dong nyoblos kotak kosong.”

Setidaknya terdapat 96 pemilihan umum yang dihelat di dunia pada 2020. Dari daftar tersebut, Indonesia diklaim menjadi pemilihan kedua terbesar dengan partisipasi 100,3 juta…

2020 membawa rekor musim badai Atlantik, banyak kebakaran hutan yang mengancam jiwa dan terjadi sejumlah gempa bumi yang cukup parah. Beberapa bencana merupakan bagian dari…

Bupati Luwu Timur Thorig Husler sebelumnya diberangkatkan ke Makassar untuk dirawat karena kelelahan dan dikabarkan sempat terkonfirmasi positif Covid-19.

Meski diklaim berjalan lancar, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada banjir gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada 2020.

Dari 34 perkara pelanggaran protokol kesehatan terkait Pilkada 2020 yang ditangani Polri, 7 kasus masih dalam proses penyelidikan dan 5 kasus dalam proses penyidikan.

Permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 ke MK paling banyak adalah bupati, yakni sebanyak 102 permohonan, sedangkan untuk wali kota sebanyak 11 permohonan.

Paslon Machfud-Mujiaman resmi mendaftarkan gugatan Pilkada Surabaya 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumlah pengajuan permonohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus melonjak dibandingkan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya.