BP Tapera sedang melakukan persiapan untuk pengembalian Dana Taperum PNS kepada PNS Pensiun atau Ahli Waris PNS Pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Bapertarum…

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menilai bonus demografi akan memunculkan potensi bisnis yang luar biasa bagi pengembang dan…

REI mengingatkan sejumlah hal yang perlu dilakukan terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur…

Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana Badan Pengelola (BP) Tapera Eko Ariantoro menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan likuidasi dana Taperum.

BP Tapera akan mengembalikan dana Taperum yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) kepada PNS baik yang aktif, pensiun, atau meninggal.

Komisioner BP Tapera menyatakan pengelolaan dana tabungan perumahan oleh lemga atersebut tidak akan mengalami fraud.

Komisioner BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Adi Setianto meminta masyarakat tak khawatir mengenai pengelolaan dana tabungan perumahan.

Misi utama BP Tapera adalah menjamin ketersediaan dana jangka panjang berkelanjutan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut menimbulkan perdebatan dari sejumlah kalangan lantaran mekanismenya serupa dengan BPJS Ketenagkerjaan melalui manfaat layanan tambahan JHT.

Sejumlah kalangan masih meragukan manfaat yang akan diterima peserta dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

BP Tapera hanya diperkenankan untuk memilih satu bank kustodian, tetapi bisa memilih lebih dari satu manajer investasi.

Sebagai iuran, peserta akan mendapat potongan upah 3 persen, dengan 0,5 persen ditanggung perusahaan dan 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan untuk pekerja mandiri akan…

Hal yang perlu diawasi ke depan adalah terkait dengan pengelolaan anggaran dan bagaimana menyambungkannya dengan realitas di lapangannya.

Meskipun BP Tapera belum beroperasi, saat ini PNS juga masih dikenakan potongan gaji untuk iuran. Dana tersebut dialirkan ke kas negara.

Besaran 3 persen tersebut akan ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja dengan besaran 0,5 persen bagi pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja.

Asosiasi pengembang berharapa agar skema pembiayaan perumahan bersubsidi melalui skema FLPP bisa tetap berdiri sendiri atau tidak dilebur ke dalam BP Tapera.