Kelima tersangka berinisial GL, KB, Ab, Abrt dan ACK. Dari lima orang tersebut, tiga di antaranya sudah ditangkap. Sedangkan dua tersangka lain masih diburu.

BP3MI Wilayah Sumatra Utara akan memulangkan sebagian dari 212 calon PMI yang gagal menuju Kamboja ke keluarganya.

Awalnya, mereka akan diberangkatkan oleh PT Mitra Elang Berjaya. Akan tetapi, perusahaan tersebut diduga tidak memiliki izin penempatan PMI ke luar negeri.

BP2MI menemukan ada dua ASN di BP2MI yang melakukan penempatan nonprosedural dan maladministrasi terhadap 23 PMI dengan negara tujuan Polandia.

BP2MI menyampaikan laporan dari Kementerian Luar Negeri memprediksi angka korban dinamis dan jumlah masih akan terus bertambah.

Dari 62 pekerja migran Indonesia (PMI) Kamboja yang telah diselamatkan pemerintah akibat penipuan, sebanyak 12 PMI telah dipulangkan ke Indonesia.

Malaysia mendeportasi 193 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdiri dari kelompok rentan mulai dari orang sakit, Lansia, hingga korban eksploitasi.

Kantor Staf Presiden (KSP) pengiriman kembali PMI ke Malaysia harus diikuti dengan pengawasan ketat atas implementasi MoU penempatan tersebut.

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah membebaskan 53 Warga Negara Indonesia (WNI) yang kabarnya mengalami penyekapan di Kamboja.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat implementasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia.

Pelepasan 481 PMI merupakan program G to G, antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus melakukan komunikasi untuk mencari jalan keluar soal penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), remitansi dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai US$11,4 miliar di 2019. Jumlah tersebut tumbuh 21 persen…

Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.

Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan masih terus jadi bahasan di beberapa kementerian dan lembaga.

Pekerja Migran Indonesia yang berminat mengikuti program jaminan sosial hanya segelintir. Sayangnya, mereka yang sudah berminat pun harus terhadang akses pembayaran dalam…