Anggota Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menjadi tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh perusahaan milik daerah Sumatra Selatan. Fraksi Golkar belum mengambil sikap…

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2008-2018 ternyata tidak hanya terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh PT Perusahaan Daerah…

Kejagung membeberkan peran tersangka Alex Noerdin dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi. 

Partai Golkar berpedoman pada azas praduga tidak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Alex Noerdin tercatat beberapa kali melaporkan kekayaannya, yang terakhir dilakukan pada 29 Maret 2021 untuk tahun 2020.

Penetapan Alex Noerdin sebagai tersangka kasus korupsi cukup mengagetkan internal Partai Golkar karena terjadi secara tiba-tiba.

Alex Noerdin dan Muddai Madang ditahan di Rutan yang terpisah agar tidak saling mempengaruhi dan mempersulit penyidik Kejagung.

Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadier mengaku sangat prihatin dengan kabar ditetapkannya Alex sebagai tersangka.

Pekan ini Alex Noerdin akan dipanggil ulang oleh tim penyidik Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi.

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mencecar sebanyak 56 pertanyaan kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin terkait dugaan menilap uang pembangunan…

Informasi mengenai aliran uang sebesar Rp2,4 miliar yang masuk ke kantong pribadi Alex Noerdin itu terungkap dari dua orang tersangka.

Alex Noerdin diperiksa terkait aliran uang sebesar Rp2,4 miliar dalam kasus korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Palembang.

Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan…

Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan Agung dikabarkan akan memanggil eks-Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah…

Kejaksaan Agung menjamin tidak akan menghentikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tahun 2013.