Ada dua instansi yang tidak membuka penerimaan Dikdin 2020 yakni Kementerian Keuangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil (Disdukcapil) mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) hingga KTP…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima surat rekomendasi terkait organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dari Kementerian Agama.

Kalangan aktivis menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berhasil ‘menitipkan’ dua figur profesional dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Wacana agar izin ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri kian berhembus kencang.

Informasi izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri akan berakhir bulan depan viral di media perpesanan.

Kementerian Dalam Negeri menggondol dua rekor dunia dari lembaga Museum Rekor Indonesia dan Lembaga Prestasi Rekor Dunia untuk ketegori jalan sehat massal menggunakan topi…

Kehadiran Presiden RI Joko Widodo dalam pelantikan 2.014 praja IPDN dinilai akan meningkatkan semangat para alumni kampus tersebut

Kementerian Dalam Negeri terus mempercepat proses pendataan penduduk di Indonesia, meski pemerintah kesulitan memroses data masyarakat yang belum merekam data Kartu Tanda…

Rencana penaikan bantuan dana bagi partai politik harus diiringi transparansi dan akuntabilitas.nPemerintah berencana meningkatkan bantuan dana bagi partai politik (parpol).

Kementerian Dalam Negeri sudah meneken kontrak penyediaan tujuh juta blanko KTP elektronik dengan perusahaan pemenang tender.nn

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil bermitra dengan Kementerian dan lembaga untuk memperluas pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan dua beleid yang menjadi payung hukum bagi Perusahaan Daerah Air Minum dalam mencapai full cost recovery (FCR).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menunda pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun 2016 karena keuangan negara yang tidak memungkinkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir laman cektkp.com (bukan cekktp.com) sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri meminta satuan polisi pamong praja atau Satpol PP tidak over acting dalam menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah selama Ramadan.