Pelaku industri baja menilai wacana kenaikan gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bulan depan harus dikaji ulang. Pasalnya, tidak semua sektor manufaktur memiliki tingkat…
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) mengaku sudah menanggung risiko kenaikan harga pokok produksi selama 7 tahun dan berkomitmen menjaga keberlangsungan pertumbuhan dan produksi…
Lebih dari tiga tahun kebijakan penurunan harga gas untuk tujuh industri prioritas dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kini hanya beberapa sektor yang telah mendapatkan kemudahan tersebut.
Kementerian Perindustrian menegaskan tetap mendorong implementasi Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi guna meningkatkan daya saing industri.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) menyatakan mengikuti ketetapan dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam pembentukan…
Kementerian ESDM mempersilakan PT PLN (Persero) untuk melakukan negosiasi terkait harga gas bumi untuk pembangkitan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun badan…
Kementerian ESDM mengaku masih memperhitungkan berbagai kemungkinan apabila pemerintah menerapkan harga khusus gas untuk pembangkit listrik dalam negeri.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah mendukung iklim dunia usaha dengan menyediakan biaya energi yang terjangkau serta suku bunga kredit yang kompetitif.
Pelaku industri menilai kenaikan tarif gas akan melemahkan daya saing produk manufaktur di pasar lokal maupun global. Pemerintah pun diminta segera mengintervensi.
Naiknya harga gas bumi di hulu membuat harga gas di kawasan industri Batam mengalami kenaikan. Harga gas untuk kawasan industri Batam sejak Juli lalu sudah naik menjadi US$7,3…
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan rencana penyesuaian harga penyaluran gas bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) harus dilaporkan dulu kepada pemerintah.
