Pada Ramadan 2021 ini, Pertamina menyiapkan untuk Kalimantan 403.082 tabung LPG 3 kilogram per hari melalui 298 agen PSO dan 12.160 pangkalan resmi

Kebijakan harga gas khusus ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri

Setahun implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, manfaat harga gas murah belum dirasakan…

Harga gas yang kompetitif tersebut mendukung kinerja industri yang kini utilisasinya sudah di atas 90 persen.

Hanya 20 dari 30 perusahaan yang telah merasakan penurunan tarif gas industri.

PGN tidak bisa mengeluh jika industri belum menyerap 100 persen karena persoalan ada di PGN sendiri yang belum bisa memberikan secara penuh.

Kementerian Perindustrian berjanji akan mempelajari kesulitan-kesulitan industri sehingga tidak mampu menyerap gas murah tersebut.

Emiten berkode saham AGII itu mencetak penjualan sebesar Rp2,18 triliun pada 2020, turun 0,7 persen dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp2,2 triliun.

Harga gas industri yang masih tinggi membebani produsen keramik yang saat ini tengah berperang dengan produk impor.

Sepanjang menjalankan penugasan PGN mengeklaim telah melakukan efisiensi-efisiensi, serta melakukan integrasi bisnis guna menekan kerugian.

Hampir setahun berjalan, kebijakan harga gas khusus tertentu untuk sektor industri dan pembangkit listrik rupanya menjadi beban tersendiri untuk PGN alias PGAS.

Sepanjang pelaksanaannya, sektor industri belum menyerap seluruh pasokan gas yang telah dialokasikan.

Pada Kamis (18/2/2021) harga gas alam untuk kontrak pengiriman bulan Maret berada pada level US$3,28 per million British thermal units (mmbtu). Level harga tersebut merupakan…

Pergerakan harga minyak dunia yang sedang bergairah tidak memberikan pengaruh langsung terhadap rencana investasi pada kontraktor.

Total volume gas yang disalurkan terbagi untuk dua sektor yakni industri tertentu dan pembangki listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 29 Desember 2020.