Eropa memastikan akan ada pajak untuk perusahaan raksasa digital, kendati proyek pajak digital yang digawangi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)…
Persoalan pajak digital selain menyangkut masalah teknis juga terkadang bertalian dengan persoalan politik sehingga dosis kebijakan yang akan perlu diperhitungkan dengan…
PMK No.48/2020 yang salah satu ketentuannya mewajibkan pelalu usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut atau wajib pungut memberikan equal treatment…
Namun, belum diketahui apakah keputusan itu akan berujung pada penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap barang asal negara yang menginginkan pungutan pajak digital
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa otoritas pajak saat ini tengah menyusun aturan turunan yang akan mengatur mengenai mekanisme penunjukan wapu untuk memungut…
Posisi Amerika Serikat sangat kuat dalam memengaruhi kebijakan negara lain. Dalam kasus digital service tax (DST) Prancis, AS berhasil membuat Prancis membatalkan penerapan…
Pemerintah Indonesia dinilai perlu menerapkan kebijakan pajak digital yang tegas terhadap perusahaan over the top (OTT) asing yang ada di Indonesia, kendati terdapat ancaman…
Kendati ada ancaman dari Donald Trump, pemerintah dinilai tidak perlu mundur terkait penerapan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi barang digital.
Bisnis, JAKARTA — Sejumlah negara mengecam investigasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penerapan maupun rencana implementasi pajak layanan digital di seluruh dunia.…
Bisnis, JAKARTA – Amerika Serikat memulai penyelidikan terhadap pajak layanan digital yang dikenakan oleh para mitra dagang, seperti Uni Eropa dan India. Hasil penyelidikan…
Retaliasi AS bisa memicu perlawanan dari negara-negara yang akan mengenakan pajak terhadap produk digital AS. Pasalnya, baik pajak internasional maupun perdagangan internasional…
Pemerintah Amerika Serikat akan melakukan penyelidikan terkait langkah beberapa negara, termasuk Indonesia yang akan mengenakan pajak terhadap perusahaan digitalnya.
Para penyedia platform digital yang menjual barang tak berwujud ke konsumen Indonesia wajib memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% mulai 1 Juli 2020.