Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa konsesus merupakan jalan terbaik bagi semua yuridiksi. Pasalnya, konsesus akan memberikan rambu dan prinsip pemajakan…

Penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap ekonomi digital maupun pajak transaksi elektronik (PTE) menjadi kian mendesak karena gagalnya konsesus itu bisa menimbulkan ketidakpastian…

OECD meningatkan kegagalan akan memicu perang pajak yang berubah menjadi perang perdagangan pada saat ekonomi global sudah sangat menderita.

Negosiasi internasional tentang aturan pajak digital akan gagal diselesaikan tahun ini, sehingga meningkatkan risiko konflik perdagangan transatlantik dan pungutan tarif…

Jumlah negara yang menerapkan pajak terhadap perusahaan-perusahaan digital asing terus bertambah. Di Indonesia, menyusul 16 perusahaan sebelumnya, ada 12 perusahaan yang…

Jika komunikasi dengan sembilan PMSE asing berlangsung dengan baik, jumlah PMSE pemungut PPN akan bertambah menjadi 37 PMSE.

Terdapat 28 perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN Digital yang terbagi atas tiga gelombang, yaitu 6 perusahaan pada gelombang pertama, 10 pada gelombang kedua,…

Dengan bertambahnya 12 perusahaan yang menjadi pemungut PPN, total perusahaan penyedia jasa layanan digital asal luar negeri bertambah menjadi 28 perusahaan.

Dalam gelombang kedua, pemerintah menunjuk 10 perusahaan global, termasuk Facebook, Amazon dan TikTok.

Pajak digital sebesar 10% telah resmi diberlakukan di Indonesia. Mampukah penerapannya membantu menopang pemasukan negara yang tengah meriang akibat virus corona atau Covid-19?

Pajak digital telah diberlakukan di Indonesia. Mampukah penerapannya membantu pemasukan negara?

Direktorat Jenderal Pajak bakal merilis perusahaan over the top (OTT) atau pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) PPN.

Enam perusahaan global yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB resmi menjadi…

Saat ini, negara-negara di dunia tengah melakukan pembahasan terkait dengan pengenaan PPh terhadap perusahaan-perusahaan digital.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengatakan kewajiban tersebut merupakan langkah lanjutan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan…

Ruang dialog untuk mengikuti konsensus global harus tercipta sehingga persoalan pajak digital yang bersifat global harus dimusyawarahkan secara multilateral.