Wacana kenaikan cukai rokok hingga penerapan PP Kesehatan dinilai dapat berdampak pada kesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) resah dengan kebijakan baru terkait penerapan kemasan polos untuk seluruh produk rokok.

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok disepakati bakal mengalami kenaikan lagi pada 2025.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan disebut dapat membuat industri hasil tembakau (IHT) makin terpuruk.

Produsen rokok mengkritik wacana aturan kemasan polos tanpa merek yang sedang digodok pemerintah.

Forum Backstager Indonesia-Riau mencatat 62 anggota event organizer akan merasakan dampak langsung dari pengesahan Ranperda KTR.

HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) menjual total ratusan miliar batang rokok dalam 4 tahun terakhir atau sebelum penjualan eceran dilarang.

Naiknya cukai dan turunnya daya beli masyarakat telah memangkas volume penjualan yang berakibat pada terkoreksinya pendapatan & laba bersih Gudang Garam (GGRM).

Emiten rokok Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) digadang-gadang menjadi penerima manfaat dari APBN 2025.

Ekonom mengusulkan kebijakan cukai rokok yang moderat dan multiyears yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Produsen rokok buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran yang diterbitkan Pemerintahan Jokowi.

Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Pedagang dan pengusaha ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

ABDSI optimistis pelaku UMKM dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Pelaku industri menyoroti soal larangan penjualan rokok radius 200 meter dalam PP Kesehatan yang dinilai banyak menimbulkan kerugian.