Hutama Karya menyampaikan progres konstruksi Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang merupakan koridor penghubung jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Sebenarnya sudah sejak 2018 masyarakat menyampaikan keberatannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi. Namun tidak pernah direspons sama sekali.

Hutama Karya memastikan kelanjutan proyek Jalan Tol Padang–Sicincin dengan target operasi pertengahan 2024.

Pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin dimulai pada Februari 2018 dengan progres konstruksi saat ini mencapai 45,5 persen.

PT Hutama Karya (Persero) mengejar penyelesaian proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru di tengah kendala pembebasan lahan.

Langkah selanjutnya kewenangan pencairan itu ada di BPN. Untuk itu, BPN bisa bergerak cepat untuk mencairkan kompensasi atas lahan sawah yang terdampak pembangunan tol.

Diperlukan kerja sama dan koordinasi seluruh pihak, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar pembebasan lahan untuk jalan tol bisa dilakukan dengan cepat.

Jokowi berharap keberadaan tol Trans Sumatra akan meningkatkan kecepatan pergerakan arus barang dan manusia antardaerah.

Panjang jalan tol Padang - Pekanbaru total mencapai 254 kilometer, terdiri atas enam seksi dalam ruas jalan tol ini.

Dalam membangun proyek tol ruas Padang – Sicincin selama ini perusahaan dihadapkan pada kendala di lapangan seperti sulitnya pembebasan lahan.

Kegiatan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Padang - Pekanbaru Seksi I di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan Kapalo Hilalang sudah berjalan.

Pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera, khususnya pada ruas Padang – Pekanbaru terus dilanjutkan oleh PT Hutama Karya (Persero).

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan perkembangan konstruksi jalan tol Pekanbaru-Padang, tepatnya di seksi Pekanbaru-Bangkinang saat ini terus berlanjut, dan saat ini pembangunannya…

Trase juga mengalami perubahan sehingga panjang jalan tol ini diubah menjadi 36,15 kilometer.

Gubernur Sumbar berharap agar pendekatan secara persuasif bisa menjadi jalan keluar atas kebuntuan yang terjadi dalam proses pembebasan lahan.

Badai masalah seperti pembebasan lahan dan kepastian hukum mengadang pembangunan megaproyek Trans-Sumatra, khususnya ruas Padang—Pekanbaru. Namunm otoritas pusat dan daerah…