Simak syarat dan cara pendaftaran menjadi penghuni hunian DP nol Rupiah yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan.

Bank DKI menyambut baik program JAKHABITAT DP Nol Rupiah yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perumda Sarana Jaya mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membangun rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperhatikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) denganDP 0 persen atau KPRLTV 100 persen tanpa mitigasi merupakan sesuatu hal yang…

PSI menyebut tingkat kepuasan terhadap rumah DP Rp0 adalah rendah karena realisasi program unggulan Gubernur Anies Baswedan saat kampanye jauh dari target.

Debitur Bank Mandiri hanya sedikit yang memanfaatkan kebijakan DP nol persen. Pasalnya mereka khawatir besaran cicilan akibat mengambil KPR tanpa uang muka.

Bank DKI menyalurkan kredit Ro198,8 miliar kepada 730 penerima manfaat untuk tiga proyek program DP Nol Rupiah disejumlah lokasi.

Yoory akan dimintai keterangan terkait perkara dugaan tindakan pidana korupsi pengadaan lahan di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi…

Pengadaan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 185 miliar. Hingga saat ini belum ada kejelasan soal itu.

Prasetio juga merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) dinilai sudah pasti mengetahui dan menyetujui pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PSI menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyunat target Rumah DP 0 Rupiah dari 232 ribu menjadi hanya 10 ribu unit rumah susun (rusun). Hal itu terungkap…

Latar belakang dikeluarkannya Pergub Nomor 104 Tahun 2020 itu karena tingkat hunian program Rumah DP nol rupiah relatif masih rendah.

DPRD DKI hendak mengetahui seberapa besar dampak dari kasus tersebut terhadap keberlangsungan Program Rumah DP Nol Rupiah.

Pengakuan Ariza itu bertolak belakang dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan pengadaan lahan itu untuk bank tanah.

KPK membenarkan tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah tersebut.

Pengadaan tanah itu diduga berkaitan dengan janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal program Rumah DP 0 rupiah.