Bisnis, JAKARTA — Para pengadil di Mahkamah Konstitusi membayangkan komplikasi hukum dari permohonan awal kuasa hukum para korban PT First Anugerah Karya Wisata atau First…
Para pengusaha perjalanan umrah yang tergabung dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) itu memberangkatkan 1.000 jemaah korban penipuan First Travel.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang diketuai oleh Ramon Wahyudi dalam putusannya, Senin (2/12/2019), mengadili bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mendesak tim penyidik Polri untuk bertanggungjawab terkait menyusutnya aset PT First Travel dari Rp900 miliar menjadi Rp40 miliar.
Kejagung mengaku batal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) pada pekara dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel.
Jemaah korban penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel berharap respon positif dari Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sejumlah pengacara dan pegiat hukum…
Dua norma tersebut diklaim bertentangan dengan jaminan konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil…
Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menyatakan barang-barang bukti hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang pemilik First Travel dirampas untuk negara.
Majelis hakim sidang putusan gugatan perdata aset First Travel (FT) di Pengadilan Negeri Kota Depok,Jawa Barat, ditunda karena musyawarah yang dilakukan hakim belum selesai.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut bahwa insiden perlindungan konsumen ini perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah, dan perlu upaya bagi pemulihan…
Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih menyatakan telah terjadi kekeliruan hakim Mahkamah Agung dalam kasus First Travel yang memutuskan mengembalikan aset…
Pengajuan PK itu diharapkan bisa memberikan secercah harapan karena sejalan dengan pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan akan mengajukan PK dalam putusan…
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku kesulitan untuk mengeksekusi aset milik PT First Travel karena sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) harus dirampas untuk negara.
To top 
