KPK menilai penaikan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah perlu dilakukan agar tidak terlalu membebani porsi nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH.
BPKH tercatat menyuntik Rp1 triliun ke Bank Muamalat dalam pembelian saham baru dan Rp2 triliun melalui instrumen subordinasi dengan berbasis akad syariah.
Pemerintah mengusulkan biaya yang ditanggung jamaah haji 2023 lebih besar dibandingkan pada tahun lalu. Pengumuman ditujukan agar masyarakat dapat bersiap.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut hanya menempatkan dana haji ke instrumen surat utang negara syariah (SBSN) dan deposito. Status Bank Muamalat?
Pemerintah usul porsi biaya haji yang dibayarkan jemaah naik hampir 2 kali lipat karena isu keberlangsungan dana haji yang dikelola BPKH. Begini kondisinya: