Kementerian Desa Pembanguann Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain guna mendorong pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah.
Kementerian Dalam Negeri manyatakan terus memberikan Surat Edaran secara periodik kepada kepala daerah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran, utamanya yang bersumber dari…
masalah perbatasan dengan negara tetangga akan terus diselesaikan, baik itu dengan Timor Leste, Papua Nugini dan Malaysia. Terbanyak memang dengan Malaysia, mulai dari Entikong,…
Naskah Undang-undang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah diserahkan kepada Sekretariat Negara untuk proses penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo.
Kementerian Dalam Negeri sudah melayangkan surat ke seluruh kepala daerah untuk melakukan verifikasi pegawai negeri sipil yang diduga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sejumlah saran kepada para kepala daerah yang hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin atas dugaan kasus korupsi yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Meski menyayangkan keterlibatan Novanto dalam proyek…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menguraikan tujuh catatan terkait terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang…
Kemendagri dilibatkan dalam proses penerapan Peraturan Presiden pengganti Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan sekolah 5 hari dalam sepekan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah presidential treshold 20%-25% mengandung kepentingan politik pemerintah untuk menyiapkan calon tunggal pada Pemilu 2019.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sampai saat ini masih optimistis ada musyawarah dalam Panitia Khusus RUU Pemilu untuk memutuskan lima isu krusial…
JAKARTA — Pemerintah terus melakukan upaya lobi kepada DPR untuk meloloskan ambang batas calon presiden dan calon wakil presiden sebesar 20%—25% dalam Rancangan Undang-undang…