Kementerian Perindustrian menegaskan lambatnya realisasi penjualan motor listrik subsidi bukan disebabkan oleh kendala dalam proses verifikasi sistem Sisapira.
Antusiasme program motor listrik dikhawatirkan memicu kesembronoan produsen yang hanya mengejar alokasi subsidi, bukan memikirkan bisnis jangka panjang.
Peningkatan populasi itupun diiringi dengan kehadiran berbagai agen pemegang merek atau APM motor listrik, ada yang mengimpor utuh hingga merakit secara lokal.
KEM PPKF 2024 menetapkan sejumlah arah kebijakan belanja bansos. Pemerintah bakal bertindak serius apabila Shell tidak kooperatif dalam divestasi Blok Masela.
PT Surveyor Indonesia mencatat jumlah pemesanan motor listrik dengan program bantuan atau subsidi pemerintah senilai Rp7 juta baru mencapai 106 calon konsumen