BSSN membentuk enam tim operasional khusus untuk menangkal serangan siber Pemilu 2024. Berikut tugas-tugas mereka.

Serangan siber di era digital sangat rentan bagi sebuah organisasi. Untuk menangkalnya dibutuhkan Security Operation Center atau SOC.

Statista memprediksi kerugian akibat kejahatan siber di dunia tembus US$8,44 triliun atau Rp129.643 Triliun.

PSE harus mempunyai Data Protection Officer (DPO), serta teknologi enkripsi, dan tersedianya talenta digital.

Pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 15-16 November 2022 di Bali.

Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah resmi berlaku seiring persetujuan pemerintah.

Menurut BSSN, tindakan Bjorka merupakan salah satu bentuk Doxing, yakni tindakan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa izin melalui internet.

BSSN didesak untuk segera membongkar sosok hacker Bjorka ke publik.

Bjorka membagikan data pribadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Bank Sinarmas berkolaborasi dengan Politeknik Siber dan Sandi Negara atau PSSN, yang menyelenggarakan Wreck Information Technology 3.0 atau Wreck-It 3.0.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta PSE lingkup privat untuk untuk memastikan teknologi keamanan ditingkatkan secara berkelanjutan

Mahfud MD berpendapat bahwa hacker Bjorka tak punya kemampuan untuk membobol rahasia negara.

BSSN meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.

Komisi II DPR khawatir dengan serangan hacker Bjorka sehingga akan memanggil BSSN, Menkominfo, Polri, dan KPU untuk memastikan keamanan data pemilih Indonesia.

Kepala BSSN Hinsa Siburian bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai ramai kebocoran data milik pemerintah.

Kemenkominfo dan BSSN memiliki tugas yang berbeda terkait dengan mengantisipasi serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka.