Pengelola Meikarta membantah telah mempekerjakan ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China secara ilegal.

Pada Oktober 2019, Lippo Cikarang bersama dengan lima pengembang juga sudah membentuk konsorsium yang berkomitmen untuk mengembangkan koridor timur.

Salah satu strateginya dengan melakukan pemasaran yang terpusat pada kebutuhan konsumen.

Tahun 2020, pengembang properti PT Lippo Cikarang bakal berfokus untuk melakukan serah terima unit-unit yang sudah dibangun pada proyeknya di Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Saat ini, fokus utama adalah penyelesaian pembangunan District 1 sebanyak 28 tower sembari memulai pengembangan District 2.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Bartholomeus Toto.

Dengan pelimpahan tersebut, tim jaksa penuntut umum pada KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan.

Dalam catatan Bisnis, Soleman terakhir kali dipanggil penyidik KPK sebagai saksi pada September lalu.

Sidang perdana yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini harus ditunda karena pihak termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) absen.

Belum jelas siapa saksi yang dimaksud Febri. Hanya saja, kuat dugaan orang tersebut adalah Edi Dwi Soesianto selaku Kepala Departement Land Acquisition Permit PT Lippo Cikarang…

Tim penyidik KPK belum menerima pemberitahuan alasan ketidakhadiran James Riyadi.

James akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap penerbitan izin proyek hunian Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tersangka kasus suap proyek Meikarta Bartholomeus Toto mengirimkan surat untuk Presiden Jokowi karena masih yakin penahanan dan penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan…

Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk., Bartholomeus Toto meminta perlindungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kasus yang dialaminya.

Bartholomeus Toto sebelumnya resmi ditahan tim penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih 10 jam pada Rabu (20/11/2019).

Isi petitum juga meminta KPK membayar kerugian materiil sebesar Rp100 juta dan kerugian imateriil senilai Rp50 miliar yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada pemohon.