Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang mengadukan Rudiantara telah melakukan pelanggaran kampanye terkait pernyataan yang gaji…

Jelang penyelenggaraan pemilu 2019 pada 17 April mendatang, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau menemukan banyak penghuni lembaga pemasyarakat tidak memiliki KTP elektronik.

Bawaslu Bali menyatakan pelaporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Gubernur Bali I Wayan Koster menambah deretan pejabat publik yang tersangkut kasus serupa.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan lembaganya tak dapat berkomentar banyak terkait pernyataan capres inkumben Jokowi Widodo alias Jokowi…

Bawaslu Provinsi Riau bersama dua lembaga terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, melakukan nota kesepahaman dalam mengawasi penyiaran…

Kasus dugaan mahar Rp1 Triliun calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS, agar mendorongnya menjadi cawapres Prabowo Subianto, kini memulai babak…

Partai Solidaritas Indonesia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kembali dugaan adanya mahar politik senilai Rp1 triliun dalam pencalonan Sandiaga Uno sebagai…

Badan Pengawas Pemilu Jakarta Selatan akan menggelar rapat pleno terkait peredaran tabloid Pembawa Pesan, yang diduga melanggar aturan kampanye.

Pemanggilan dilakukan lagi karena Bawaslu masih membutuhkan keterangan tambahan dari penyelenggara Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu sedang mencocokan informasi soal Presiden Joko Widodo yang membeli 100.000 botol sabun dengan total Rp2 miliar.

Provinsi Sumatra Selatan berhasil pecahkan rekor yang dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan peserta apel siaga Pengawas Pemilu 2019 dengan jumlah…

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan di beberapa jalan protokol Pekanbaru.

Demi menertibkan kampanye di media massa, Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum agar segera membuat rincian beriklan. Surat tersebut pun sudah dilayangkan.

KPU hingga saat ini belum menjalankan PTUN yang mencabut Surat Keputusan nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kepala daerah diminta berhati-hati jika ingin melempar pose yang berkaitan dengan pemilihan presiden terutama saat berdinas, dan bila tetap berkeinginan melalukan salam tersebut…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diputuskan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kasus salam dua jari yang dilakukannya…