Komisi I DPR RI menganggap Permenkominfo No 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat perlu diperkuat.

Seskab menegaskan bahwa bahwa Perpres 68/2021 ini tidak akan memperpanjang alur birokrasi dalam pembuatan permen atau perka.

Secara teknis hukum, pembahasan pasal per pasal suatu regulasi butuh waktu yang cukup untuk melibatkan peran publik terhadap sebuah aturan yang dibuat.

PMK tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Presiden Joko Widodo bakal membentuk Badan Legislasi Nasional. Ini adalah salah satu program yang dicanangkannya saat kampanye pemilihan presiden 2019.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal A Mochtar berpendapat masalah pengaturan atau regulasi di Indonesia terletak pada jumlah peraturan menteri…

Presiden Joko Widodo menegaskan akan menegur menteri yang menerbitkan peraturan menteri yang menghambat investasi usaha di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbitkan peraturan bagi pemerintah daerah yang mengatur mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh badan usaha.