PT Jamkrida Bali Mandara nilai imbal jasa penjaminan menurun 28,91 persen YoY menjadi Rp3,1 triliun selama 2020. Jumlah nasabah terjamin turun 22,45 persen YoY menjadi 65.080…

Rencana tersebut dibahas Menkeu bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yaitu Bank indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin…

KSSK tengah melihat kemungkinan sektor-sektor yang masih memiliki risiko ini untuk diberikan stimulus fiskal, dalam bentuk penjaminan kredit dan penjaminan suku bunga.

Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan menjelaskan ini merupakan pengakuan atas pencapaian perusahaan dalam penerapan penerapan manajemen mutu dan strategi kinerja…

Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama BPUI Robertus Bilitea secara resmi mengganti pucuk pimpinan Jamkrindo, yang berada di bawah naungan BPUI atau Indonesia Financial…

Dengan konsolidasi aset sebesar Rp72,5 triliun per Maret 2020, IFG memiliki 9 anggota holding di antaranya PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia…

Direktur Utama PII Wahid Sutopo mengatakan regulasi terkait dengan perluasan mandat penjaminan untuk proyek di luar infrastruktur tersebut, kini tengah dalam proses.

Asdep Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN Anindhita Eka Wibisono menyampaikan realisasi program penjaminan PEN hingga 24 Agustus 2020.

Hingga 31 Juli 2020, kredit UMKM yang masuk dalam pipeline penjaminan senilai Rp42,9 triliun.

Pemerintah kini menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai lembaga penjamin kredit modal kerja hingga Rp1 triliun untuk korporasi.

Kendati diapresiasi, program penjaminan kredit korporasi dari pemerintah masih akan menghadapi tantangan lemahnya permintaan kredit serta sempitnya batasan penjaminan.

Askrindo menyatakan selaku pelaksana program pemerintah akan selalu siap terhadap berbagai rencana, khususnya yang terkait program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah akan terus memonitor perkembangan pelaksanaan program karena salah satu sumber pendanaannya ada di dalam APBN dan APBD 2020.

Bagi korporasi yang dianggap prioritas, pemerintah memberikan penjaminan hingga 80 persen dan 20 persen sisanya ditanggung oleh perbankan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menanggung jaminan modal kerja sebesar 80 persen dan 20 persen bagi perbankan sebagai stimulus pemulihan ekonomi.

Penjaminan kredit korporasi ini mengandeng bank-bank di Tanah Air dengan target kredit sebesar Rp100 triliun hingga 2021.