Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Rp2,58 triliun atau 50 persen dari total kurang bayar DBH 2019 sebesar Rp5,16 triliun telah diberikan kepada pemerintah…

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai bansos bagi 1,1 juta warga Jakarta.

Pemda tidak memiliki dana yang cukup sehingga pemerintah pusat yang berperan lebih besar dalam memberikan jaminan kepada masyarakat yang dilarang mudik.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp14,71 triliun yang terdiri dari kurang bayar DBH pajak sebesar Rp8,14 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp6,56 triliun.

Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan untuk membayar 50 persen dari DBH sambil menunggu putusan BPK.

Melalui PMK No. 19/2020, pemerintah memerintahkan kepada seluruh Pemda untuk memfokuskan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH SDA selain kehutanan,…

Terbaru, dalam waktu dekat ini Gubernur Riau Syamsuar bakal menemui anggota DPR RI asal Riau di Jakarta

Pemerintah telah mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh)  orang pribadi  (OP) baik karyawan (PPh 21) maupun yang berasal dari PPh Pasal 25 dan Pasal…

Pemerintah Provinsi Riau masih memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Dalam PMK No.180/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, pemerintah memaparkan sejumlah perubahan.

Bisnis, JAKARTA — Kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) membengkak yang disebabkan oleh naiknya harga minyak dan gas.n

Pemprov Riau tengah berupaya untuk memperjuangkan dana bagi hasil sawit yang didapatkan pemerintah dari pungutan ekspor sawit.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menolak permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy agar dana bagi hasil pajak kendaraan untuk daerah tersebut naik.

JAKARTA — Pemerintah daerah penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) patut bergembira. Pasalnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan alokasi DBH…

Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut…

Pemprov Riau akhirnya bisa bernafas lega, karena pemerintah pusat berkomitmen untuk menyalurkan dana bagi hasil migas triwulan IV sesuai jadwal.