Menkeu Sri Mulyani menyebutkan sebanyak 350 daerah bakal terima DBH Sawit. Ini 10 provinsi yang menerima DBH sawit terbesar

Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit hingga akhir 2023 senilai Rp3,4 triliun

Kolonel Dokter Ibnu Sutowo, pendiri hotel sultan, membangun Pertamina dari puing-puing besi tua.

Penyaluran DBH baru akan dilakukan setelah beleid turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2023 tentang DBH Sawit tersebut rampung.

Saat ini sudah ada enam daerah anggota ADPMET yang dapat dana bagi hasil sumur migas, baik itu Partisipasi Interest (PI) atau kombinasi dengan kontraktor.

Gapki menanggapi kebijakan pemerintah soal dana bagi hasil (DBH) sawit untuk 350 pemerintah daerah sebesar Rp3,4 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mulai menyusun aturan soal pembagian dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp3,4 triliun. Simak bocorannya.

Menkeu Sri Mulyani mengusulkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit minimal Rp1 miliar untuk masing-masing daerah.

Nilai cukai ekspor sawit Sumut periode 2017-2022 sebesar Rp6,7 triliun dengan nilai ekspornya mencapai Rp64 triliun.

Aturan terkait dana bagi hasil (DBH) penghasil sawit masih dirumuskan Kemenkeu, meskipun berlaku pada tahun 2023.

Provinsi Jawa Timur mendapatkan dana lebih dari Rp3 triliun, naik sekitar 30 persen dari pembagian tahun lalu senilai Rp2,14 triliun.

Gubernur Riau Syamsuar menyarankan rekonsiliasi penghitungan lifting daerah penghasil diaktifkan kembali.

Menteri ESDM angkat bicara terkait tren lifting migas Blok KKS Malacca Strait di Kepulauan Meranti, menanggapi polemik protes Bupati Meranti soal DBH migas.

Pemerintan berencana memanggil Bupati Meranti M. Adil setelah dia menyebut Kemenkeu iblis dan setan gara-gara DBH tambang.

Berikut penjelasan Stafsus Menkeu Sri Mulyani soal dana bagi hasil (DBH) yang sempat diributkan oleh Bupati Meranti M. Adil.

Wamenkeu Suahasil Nazara turut memberikan reaksi atas pernyataan Bupati Kepulauan Meranti M. Adil yang menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan.