Pemerintah diminta tidak melanjutkan rencana revisi regulasi pengendalian yang dinilai mengancam keberlangsungan industri pertembakauan.

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan simplifikasi cukai rokok dinilai akan mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau atau IHT yang telah menyerap…

Aturan cukai rokok yang diterbitkan Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani semakin membuat industri tercekik. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan jalan keluar untuk…

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani kembali menelurkan kebijakan cukai yang menghambat produksi rokok. Kali ini, rokok jenis Kelambak dan Kemenyan (KLM) terkena…

Pada Maret lalu, Philip Morris melalui HM Sampoerna Tbk. (HMSP) meluncurkan produk anyar bertajuk Marlboro Crafted Authentic yang tergolong dalam kategori Kelembak Kemenyan…

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai struktur cukai di Indonesia yang terdiri dari 8 golongan saat ini masih terlalu banyak dan tidak efektif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi legalitas atas barang-barang kena cukai yang beredar di tengah…

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mengingatkan agar pemerintah melindungi industri hasil tembakau (IHT) yang padat karya melalui kebijakan cukai.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menilai rencana kenaikan cukai hasil tembakau bisa mempengaruhi harga pembelian dari pabrikan.

Petani tembakau mengusulkan formulasi penghitungan cukai tembakau yang dinilai ideal kepada pemerintah untuk menjadi win-win solution.

Ketua Bidang Media Center AMTI Hananto Wibisono menyampaikan revisi PP 109/2012 akan menyulitkan para petani tembakau yang berada di daerah dari sisi harga

Cukai hasil tembakau yang merupakan kontributor utama terhadap total penerimaan cukai, tercatat telah mencapai Rp101,26 triliun.

Pemerintah tidak boleh mengabaikan sektor SKT yang menyerap banyak tenaga kerja.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memberi relaksasi pembayaran cukai yakni penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada…

Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali memberikan stimulus non-fiskal berupa penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari

Simplifikasi CHT dinilai semakin relevan di tengah situasi pandemi Covid-19, di mana negara membutuhkan dana yang lebih besar untuk program pemulihan ekonomi nasional.