Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk daerah sebesar 80% dan untuk pusat sebesar 20%.

Pemerintah Provinsi Riau masih memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara Holding PTPN III (Persero) bakal mulai memasok energi listrik ke sistem jaringan PT PLN (Persero)…

Bisnis, JAKARTA — Kendati India menurunkan kembali bea masuk minyak kelapa sawit mentah dan turunannya pada tahun ini, kinerja ekspor dan pergerakan harga komoditas tersebut…

Riau merupakan provinsi dengan areal kelapa sawit terluas di Indonesia, yaitu seluas 2,8 juta hektar. Saat ini, 145 ribu hektar kebun sawit rakyat di Riau membutuhkan peremajaan.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat terus didorong untuk mengejar implementasi program biodiesel…

Mendung berganti cerah, kering menjadi bermekaran. Begitulah kondisi harga minyak kelapa sawit mentah pada tahun ini. Sempat layu di awal, tetapi menghijau di akhir.n

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah berencana menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk peremajaan sawit pada area seluas 500.000 hektare (ha) dalam tiga tahun ke depan.…

Kisah dongeng Cinderela boleh jadi mirip dengan kondisi yang sedang dialami produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya saat ini. Dalam hal ini…

Pemkab Aceh Tamiang mendorong produktivitas kelapa sawit berkelanjutan sampai 30 persen dan melindungi hutan terutama pada zona penyangga Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas…

Bisnis, JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) bakal mengembangkan pabrik kelapa sawit berkapasitas 30 ton/jam di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Bisnis, JAKARTA—Pemerintah mencatat peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat sejak diluncurkan pada 2017 hingga pertengahan November 2019 mencapai 120.353 hektare (ha).

Bisnis, JAKARTA— Kalangan petani swadaya sawit berharap terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019—2024 dapat mengakselerasi…

Presiden Jokowi mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam atas perlakuan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit dan turunannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memasukkan kelapa sawit dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa…

Bisnis, JAKARTA—Instruksi presiden (Inpres) tentang Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan (RAN-SB) sudah rampung dan siap diterbitkan dalam waktu dekat.