Jurnalis senior Farid Gaban mendapatkan somasi dari Muannas Alaidid yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Ketua Umum Cyber Indonesia, terkait…
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI Jakarta harus tetap waspada, kendati memutuskan melanjutkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala…
Sempat mengalami pengembalian berkas, Rian Ernest akhirnya berhasil menjadi Calon Wali Kota Batam pada Pilkada Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau lewat jalur independen.
Anthony mengatakan posisi PSI sebagai mitra kritis bagi eksekutif dalam menjalan pemerintahan dan mengambil kebijakan. Dalam hal ini kata dia, jika ada yang dikritik oleh…
Kantor PT Bahana Prima Nusantara, kontraktor pemenang tender proyek revitalisasi Monas Rp 73,1 miliar berada di sebuah jalan sempit di pemukiman padat.
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda membalas pernyataan politikus PSI yang tak yakin dengan kontraktor revitalisasi Monas lantaran…
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie menturkan alasan kenapa partainya menggunakan sistem konvensi untuk menjaring bakal calon kepala daerah di…
Puluhan pengurus, kader, dan relawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bersama warga gotong royong membersihkan tumpukan-tumpukan lumpur sisa banjir di Pasar Baru, Jakarta…
Rapat Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta memanas akibat konflik internal antara anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo dengan anggota lain terutama Cinta Mega dari…
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka data anggaran tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id.
Badan Kehormatan DPRD DKI merekomendasikan sanksi ringan kepada politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William A. Sarana karena telah mengunggah draf kebijakan umum…
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI menyebut berkas pemeriksaan anggota DPRD William Aditya Sarana sudah selesai dan akan diserahkan segera kepada pimpinan DPRD DKI agar dapat…
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diamandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melebar dari pembahasan awal. Muncul wacana mengubah masa jabatan presiden.