Usulan pemerintah untuk membentuk omnibus law keuangan akan menghadirkan rezim baru kebijakan dalam perekonomian, meski demikian aturan ini tidak banyak dijelaskan ke publik…
Independensi Bank Indonesia (BI) kembali 'digoyang' setelah keluarnya draf Omnibus Law Keuangan. Benarkah anggota partai politik bisa menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur…
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyambut baik disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan perbaikan UU Cipta Kerja.
Apindo berharap dengan disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan hukum untuk perbaikan UU Cipta Kerja, maka iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik.
PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyiapkan belanja modal hingga Rp9 triliun karena membaca sinyal-sinyal peluang di industri telekomunikasi yang dinilai dapat meningkatkan kinerja…
DPR menyarankan agar Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membatalkan rencana aksi di depan Gedung Parlemen. Dia khawatir akan muncul klaster…
Pemerintah bersama dengan DPR harus mesti meninjau kembali obyek materi pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena menjadi amanat Mahkamah Konstitusi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menghormati keputusan MK terkait UU Cipta Kerja dimana ada sejumlah poin dalam UU tersebut yang harus diperbaiki dalam…
DPR menghargai putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku, yakni memperbaiki UU Cipta kerja secara terbuka ke publik.
KEPA menilai putusan MK cenderung bersayap dan kental nuansa politik karena menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.
Perwakilan Indonesia mempromosikan kemudahan investasi kepada pelaku bisnis di Thailand yang tergabung dalam Federation of Thai Industries (FTI) pada Jumat(17/9/2021).