Berbeda dengan sejumlah klaster di RUU Cipta Kerja yang sudah menemui titik terang, klaster ketenagakerjaan ini memang cukup rumit karena kedua belah pihak yakni pengusaha…

Omnibus law akan mengharmonisasi sejumlah kebijakan yang selama ini dinilai belum mendukung implementasi jaringan 5G.

Pemerintah pusat menegaskan pihakanya hanya melakukan kesamaan konsep norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko.

Kemenko Perekonomian akan menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai acuan dalam penyusunan revisi daftar negatif investasi.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah penerapan asas cabotage dalam UU Pelayaran dihapuskan oleh undang-undang sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja.

Tiga rencana beleid ini merupakan amanat dari pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas dengan DPR. Adapun tiga rencana beleid tersebut mencakup tiga persoalan…

UU yang akan tercakup dalam omnibus law itu di antaranya UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta UU No. 24/2004 tentang Lembaga…

RUU Ciptaker diklaim memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan penyewaan infrastruktur telekomunikasi pasif yang adil, wajar dan nondiskriminatif.

Kegiatan berbagi spektrum frekuensi untuk penerapan teknologi baru akan diperbolehkan usai RUU Omnibus Law disahkan.

Dalam kondisi ekonomi yang kian mendekati resesi ini, bukan hal yang mendesak menyusun omnibus law sektor keuangan. Ini akan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang…

Larangan diskriminatif penyewaan infrastruktur telekomunikasi pasif tidak serta merta membuat operator seluler membangun jaringan secara merata.

Dari sudut pandang ekonomi, berbagi infrastruktur dapat membuat industri telekomunikasi makin hemat karena beban biaya investasi ataupun operasional akan dipikul bersama.

Telkom berpeluang untuk mendapat tambahan pendapatan dari operator telekomunikasi lain yang tidak terafiliasi dengan Telkom Grup.

Komnas HAM diprotes dua anggota DPR, Arteria Dahlan dan Wihadi Wiyanto lantaran memberikan catatan terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Badan Legislasi DPR RI memasukan butir pasal mengenai penyewaan infrastruktur pasif ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) 5.665 RUU Omnibus Law.

Bisnis, JAKARTA — Di tengah perdebatan pembahasan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan, pemerintah kembali membahas penyusunan omnibus law atau rancangan undang-undang…