BPH Migas menjalin kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT Pertamina (Persero), dan PT Pertagas Niaga untuk mengimplementasikan rencana…

Realisasi penyaluran jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau premium per September 2020 telah mencapai 6,66 juta kiloliter (KL). Realisasi tersebut sudah mencapai 60,58 persen…

Pandemi Covid-19 membuat prioritas untuk menyiapkan aturan terkait dengan cadangan BBM nasional menjadi terhambat.

Peraturan BPH Migas tentang penyediaan cadangan niaga umum BBM ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas pasokan energi dan kesinambungan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian…

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penggunaan gas Bontang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Per 12 September 2020 baru sebanyak 5.058 SPBU terpasang automatic tank gauge (ATG) atau 91,7 persen dari target.

Sebelumnya, pembeli gas asal Negeri Sakura, Western Buyer Extention (WBX) dikabarkan tidak memperpanjang kontrak jual beli gas yang sudah berlangsung hampir setengah abad.

Pada masa Menteri ESDM Ignasius Jonan, draf aturan tersebut sudah pernah dibahas bersama dengan 150 badan usaha niaga migas dengan cadangan nasional maksimal selama 30 hari.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengikuti arahan pemerintah terkait dengan pengawasan bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas (LPG) pada…

BPH Migas akan mengikuti arahan pemerintah soal perubahan arah kebijakan subsidi BBM dan LPG sesuai kesiapan data dan infrastruktur, serta kondisi ekonomi usai pandemi.

BPH Migas menemukan adanya penyaluran solar sebanyak 418.500 liter yang tidak sesuai aturan pada Juli 2020.

BPH Migas menilai dengan pelayanan satu atap bisa menciptakan good governance dan mengurangi dampak penularan Covid-19.

BPH Migas melaporkan penyaluran BBM subsidi hingga Mei 2020 rendah sejalan dengan kondisi konsumsi masyarakat cenderung menurun karena adanya pandemi.

BPH Migas tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikan tarif iuran niaga tersebut karena hal tersebut diatur oleh Kementerian Keuangan.

Rencana perumusan beleid ini bermula dari temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan BPH Migas Tahun Anggaran 2019.

Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Alfon Simanjuntak mengatakan pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat tren konsumsi BBM menurun.