Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri mamin sepanjang 2022 mencapai 4,9 persen. 

Seiring perkiraan pertumbuhan industri makanan dan minuman, PT United Family Food (UNIFAM) optimistis melanjutkan tren positif.

PMA dan PMDN sektor industri makanan dan minuman tengah mengalami tren kenaikan investasi sejak tahun lalu.

Gapmmi menilai kinerja industri makanan dan minuman (Mamin) cukup prospektif jika dibandingkan dengan industri lain pada 2023.

Penambahan toko WarungKoki merupakan bentuk keseriusan Buyung Poetra Sembada (HOKI) untuk terjun ke bisnis consumer goods.

Tingginya permintaan pasar domestik terhadap produk mamin dinilai GAPMMI menjadi faktor yang akan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal.

Pelaku industri makanan dan minuman (mamin) Tanah Air optimistis investasi di sektor tersebut tahun ini bisa melampaui angka rerata Rp65 triliun.

Pemerintah Indonesia menargetkan ekspor bahan baku makanan mencapai US$2 miliar pada 2024 mendatang.

Industri mamin terkena dampak harga bahan baku yang naik.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyatakan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci meningkatkan produktivitas bahan…

Kenaikan tarif PPN dianggap akan memberikan tekanan temporer, karena itu rencana ekspansi industri makanan dan minuman pada tahun ini akan tetap berjalan.

Menurut Gapmmi, penyesuaian HPP itu menyusul ketersediaan gandum nasional yang ditaksir sebanyak 2 juta ton bakal habis pada April mendatang.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia meminta pemerintah menunda penerapan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) yang dilakukan mulai Januari 2023.

Kementerian Perindustrian menargetkan serapan garam lokal ke industri pada tahun 2021 mencapai 1,5 juta ton. Sedangkan serapan dua tahun sebelumnya tercatat masing-masing…

Gapmmi mengusulkan agar pemerintah menambah kuota impor sehubungan dengan stok gula industri yang kosong.

Usulan pembentukan sentra-sentra distribusi bagi IKM mamin di setiap daerah harus dibicarakan oleh lintas kementerian dan lembaga.