Bisnis, JAKARTA – Pertumbuhan yang masif perusahaan teknologi finansial (fintech) di Indonesia memberikan peluang bagi pemainnya untuk berekspansi di pasar luar negeri.

Kolaborasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses penyaluran pendanaan di daerah salah satunya untuk pelaku UMKM.

Setiap pelaku sektor keuangan semakin dituntut untuk mampu memberikan layanan maupun produk keuangan yang inovatif dan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat

Sistem pendanaan ini dijalankan ketika nilai pinjaman yang diajukan peminjam terlalu besar untuk dibiayai satu bank atau satu institusi keuangan.

Penyaluran dana melalui fintech lebih mudah dan cepat, baik secara adminitrasi maupun waktu.

Fintech lending nasional diuntungkan dengan potensi pasar yang jauh lebih besar.

Investree tidak akan menambah wilayah ekspansi tahun ini untuk menjaga fokus pengembangan bisnis

Aksi ini dilakukan seiring dengan upaya Digiasia dalam memperkuat rangkaian layanan serta memperluas inklusi keuangan.

Bisnis, JAKARTA – Peluang berkembangnya bisnis usaha fintech berbasis syariah masih sangat besar di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Diperkirakan pendanaan lewat…

Payung hukum untuk fintech syariah dibutuhkan lantaran terdapat perbedaan pendekatan bisnis tersebut dengan fintech konvensional.

Fintech syariah diklaim memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan fintech konvensional.

Pendanaan berbasis syariah sampai saat ini masih di bawah 10 persen dari total pendanaan  yang ada di indonesia.

Pesatnya pertumbuhan bisnis dan penyaluran dana dari indusri fintech syariah berpotensi terganggu oleh kebijakan terbaru dari OJK.

Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menghentikan sementara proses pendaftaran baru untuk perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P)…

Kebijakan OJK membatasi aktivitas pendaftaran fintech, dinilai dapat membuat industri tersebut lebih sehat.

Upaya pembatasan pendaftaran bagi perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending (fintech P2P lending) oleh OJK perlu diperkuat oleh kebijakan lain dari pemerintah.