Proyek Patimban saat ini merupakan pemugasan dari pemerintah sehingga dalam operasinya masih dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja. Hal ini seperti yang telah…

Kondisi di pelabuhan Patimban saat ini belum sepenuhnya beroperasi. Hanya terminal kendaraan dan terminal petikemas yang sudah dapat digunakan.

PT ASDP Indonesia Ferry mengungkapkan bahwa volume orang dan logistik ke dan dari Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, terus meningkat.

Kemenhub meminta IPC untuk menginformasikan pemindahan rute tiga perusahaan kapal dari Tanjung Priok-Belawan menjadi Patimban-Belawan.

Namarin berharap operasi kapal di Pelabuhan Patimban jangan mengganggu mekanisme pasar bisnis pelayaran.

Kemenhub menyiapkan sarana dan prasarana Pelabuhan Patimban dalam mendukung kegiatan operasional.

Semua kapal, baik yang mengangkut barang maupun penumpang, diminta dapat segera beroperasi di Pelabuhan Patimban.

Pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Patimban ditargetkan rampung pada 2023 dan paling lambat pada 2024. 

Saat mencapai kapasitas penuh, Pelabuhan Patimban dapat melayani 600.000 CBU per tahun dan menangani arus peti kemas 7,5 juta TEUs per tahun.

IPCM sementara ini telah menyiagakan 3 kapal pandu tunda di sana dan siap menambah jumlah armada kapan saja apabila dibutuhkan penambahan, seiring perkembangan Pelabuhan…

Tahap I pembangunan terminal peti kemas Patimban ditargetkan selesai Juni 2021.

Sejumlah aktivitas konstruksi terlihat pada beberapa titik di Pelabuhan Patimban yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2020.

Kehadiran Pelabuhan Patimban ternyata telah memberikan angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya.

KSOP Panjang berencana untuk meningkatkan jumlah kargo dari Pelabuhan Panjang ke Patimban.

Jepang dikabarkan berminat membangun proving ground yaitu fasilitas uji kelaikan kendaraan menyusul sudah beroperasinya Pelabuhan Patimban.

Pemilihan PT PPI sebagai operator Pelabuhan Patimban dengan skema KPBU telah melalui serangkaian tahapan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.