Ridwan Kamil mengatakan perlu memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT mengingat kinerja pertanian Jawa Barat pada 2022 lalu moncer di tingkat nasional.

Idealnya, satu desa dipegang oleh satu penyuluh. Namun saat ini, masih ada penyuluh yang harus memegang sampai lima desa per orang.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para tenaga harian lepas penyuluh pertanian untuk menguasai teknologi digital.

Penyesuaian ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 9/2021.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Hendy Jatnika mengatakan, Jabar masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian.

Pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sektor penyuluh pertanian pada 8 Februari 2019.

Enam Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) telah bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dengan diberikan izin Kemenristek Dikti untuk menerima…

Kementerian Pertanian akan memberdayakan sekitar 23.000 penyuluh swadaya guna mengawal produktivitas 11 komoditas nasional mulai dari hulu hingga hilir.

Kementerian Pertanian mengusulkan formasi 7.684 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berada di kabupaten/kota untuk diangkat menjadi Calon…

Kementerian Pertanian mengusulkan formasi 7.684 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berada di kabupaten/kota untuk diangkat menjadi Calon…

Badan Koordinasi Penyuluhan, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh) Jabar terus menggenjot peran penyuluh di lapangan guna mengejar swasembada pangan.

Pemerintah merekrut 10 ribu tenaga penyuluh pertanian swadaya untuk mengawal produktivitas tujuh komoditas utama pertanian pada 2016.

Kementerian Pertanian mengupayakan untuk mengangkat sebagai pegawai tetap para penyuluh pertanian yang masih berstatus sebagai karyawan kontrak.

Sulawesi Selatan masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian dalam mengoptimalkan produktivitas di sektor tersebut.

Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali kebijakan merekrut Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mencukupi kekurangan tenaga…