Adanya kendala dalam pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang keempat, mendapatkan kritik keras dari kalangan serikat pekerja.

Dewan Pengupahan Daerah diminta objektif melakukan survei pasar sebelum menentapkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pedoman ketentuan upah minimun.

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi operasional dan dilakukan uji publik untuk realisasi Badan Penyelenggara Jaminan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Indonesia tidak menegakkan Konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

BISNIS.COM, JAKARTA—Penyekapan 40 pekerja oleh pengusaha kuali di Kabupaten Tangerang merupakan wujud pembiaran pengawasan ketenagakerjaan pemerintah.

BISNIS.COM, JAKARTA--Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei dipergunakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) untuk mendesak penghapusan sistem bekerja…

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah harus mengalokasikan Rp5 triliun dari APBN untuk membiayai pengembalian 250.000 pekerja anak per tahun.

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah tidak hanya menarik anak-anak dari pekerjaan terburuk untuk kembali ke sekolah, tapi juga menghapus pekerja anak dari tempat kerja.

BISNIS.OM, JAKARTA—Kalangan pekerja/buruh menilai rasio pengawas ketenagakerjaan 1:60 adalah ideal, karena setiap tenaga pengawas dapat mengawasi lima perusahaan.

BISNIS.COM, JAKARTA—Fokus utama pemberitaan di sejumlah media cetak pada hari ini, Kamis (28/3) sangat bervariasi, mulai dari opsi kebijakan BBM bersubsidi hingga kinerja…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja/buruh akan turun ke jalan berdemo sehubungan dengan keputusan sementara pemerintah untuk nilai penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara…

BISNIS.COM, JAKARTA—Rata-rata pekerja/buruh hanya dapat mengalokasikan 20% dari upah yang mereka terima saat ini untuk mengontrak rumah, sehingga dibutuhkan regulasi yang…