Kelemahan pertama menurut politisi PKS, berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Tim tersebut, ujarnya, akan terdiri dari anggota Baleg dan tenaga ahli fraksi PKS yang nantinya akan memeriksa dan membandingkan draf akhir keputusan Panitia Kerja (Panja)…

Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat, Terbitkan perppu. Cabut UU Ciptaker, sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya

Syaikhu menuntut penerbitan perpu karena melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja.

Meski berada di luar pemerintah, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat.

Ahmad Syaikhu terpilih menjadi Presiden PKS untuk menggantikan posisi Muhamad Sohibul Iman.

Fraksi PKS menyatakan sikap tidak sependapat dan tidak setuju terhadap rencana pemerintah untuk memberikan penanaman modal negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Nusantara…

Dalam kondisi ekonomi yang kian mendekati resesi ini, bukan hal yang mendesak menyusun omnibus law sektor keuangan. Ini akan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang…

Sejumlah instansi pemerintah dan partai politik pun menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Jacob Oetama.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan pemerintah seharusnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Mardani Ali Sera mengatakan bahwa politik transaksional harus dibasmi karena kesejahteraan ekonomi hanya bisa dicapai jika sistem politiknya mengutamakan rakyat.

Dia mencurigai adanya fraud di dalamnya ketika pemerintah terus mengejar pengesahan RUU Omnibus Law alih-alih memperbaiki fundamental ekonomi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan tak mendukung jago PDIP, Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada Solo dan memilih abstain dengan tak mengajukan calon atau mendukung…

penggunaan artis dan influencer untuk mempromosikan satu produk memang memang wajar dilakukan sebagai model marketing.

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai kemitraan itu sangat riskan lantaran semua data pemerintah akan ada dalam pusat data nasional itu.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjalin komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait dengan pemilihan kepala daerah di Indragiri Hulu.