PKS menuding politik legislasi yang dibawa koalisi pemerintah cenderung pada pendekatan teknokratis daripada menjaga konsistensi pada prinsip konstitusionalisme.

PKS berkukuh menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

PKS meragukan bahwa calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat memenuhi kriteria kota layak huni.

Fraksi PKS DPR RI menolak terburu-burunya pembahasan RUU IKN tanpa adanya pembahasan Rencana Induk IKN sejak awal.

Gubernur Lemhannas Agus Widjojo mengusulkan agar Polri berada di bawah Kementerian Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Ini respons PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengingatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar jangan main-main dengan api. Apa maksudnya?

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut Sekolah Petani, Peternak, dan Nelayan atau ST2N diinisiasi sebagai sarana pendidikan agar anak muda semakin berdaya dan berdikari.

PKS menyoroti masalah pembahasan UU Cipta Kerja dan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai terlalu dipaksakan.

Komedian Narji resmi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberinya Kartu Tanda Anggota (KTA) pada Senin (21/12/2021) kemarin.

Komedian Narji resmi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal sebelumnya, mantan personel Cagur itu disebut akan bergabung dengan Partai Demokrat.

Presiden PKS menilai yang terpenting adalah komitmen dan memiliki visi misi sama untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara dalam bingkai NKRI.

Fraksi PKS menilai bahwa proses pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) terkesan dipaksakan dan kualiatas draf kurang baik.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki pembentuk undang-undang, itu…

Saat ini banyak hal yang lebih strategis yang perlu mendapat perhatian serius Menteri BUMN. Beberapa di antaranya adalah nasib Garuda, utang PLN, progres pembangunan kilang…

Menurut PKS, pembahasan RUU HKPD pun belum berhasil memformulasikan kemandirian fiskal bagi daerah dan prinsip desentralisasi untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan…

PKS mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mencabut Permendikbudristek No.30/2021 soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.