Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan…

Ada empat poin yang menjadi catatan PKS untuk Perppu No.1/2020.

Salah satu catatan dari PKS terhadap RUU Minerba adalah tidak semua kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba bisa ditarik ke pusat.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan upaya pemerintah mencetak setidaknya 600 ribu hektare (ha) sawah baru untuk merespons ancaman krisis…

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah mengambil langkah subsidi gaji untuk mencegah gelombang PHK.

Fraksi PKS memapakan banyaknya permasalahan dan pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan di Indonesia pada Hardiknas 2020, tidak hanya dari aspek kualitas kurikulum, tetapi…

Fraksi ini berpandangan lebih baik semua pihak termasuk DPR dan pemerintah fokus dalam menangani pandemi Covid-19.

Anggaran Rp5,6 triliun untuk pelatihan tersebut sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di-PHK.

Menurut Mardani, kualitas kepemimpinan kepala daerah lebih gampang dinilai sebagai bekal menakhodai Indonesia. Pasalnya, kepala daerah mengurus berbagai bidang seperti halnya…

Kedua partai politik ini berpedapat ambang batas parlemen itu agar tidak dinaikkan menjadi 7 persen dari semula 4 persen.

Iuran BPJS yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 tak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sejak awal PKS mengklaim menolak kenaikan tersebut.

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mengungkapkan alasan kenapa lebih memilih calon Gerindra Ahmad Riza Patria, daripada calon PKS Nurmansjah Lubis untuk menduduki kursi Wakil…

UU Ciptaker dalam Omnibus Law, disebut tak menguntungkan kaum buruh. Pasalnya, tidak dikenal pembatasan jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan untuk sistem kontrak.

Keterpilihan PKS pada survei yang dilakukan Indo Barometer melejit, menduduki peringkat empat di bawah PDIP, Gerindra, dan Golkar. PKS dianggap paling islami, mengalahkan…

Menurut Taufik, pemilihan wagub secara terbuka bisa meminimalisir politik uang.

Menjadi kombatan ISIS jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, sebagian mereka secara demonstratif merobek paspor Indonesia.