Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraaan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek masih menjadi kontroversi karena…
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraaan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek masih menjadi kontroversi karena…
Pemerintah ingin perusahaan taksi konvensional berkolaborasi dengan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi guna meningkatkan pelayanan kepada publik.
Layanan transportasi hasil kolaborasi Go-Jek dan Blue Bird bernama Go-Bluebird menggunakan skema tarif per meter. Skema ini berbeda dengan pemesanan menggunakan menu Go-gar…
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) penyesuaian revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan…
Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi, agar ojek online bisa diakomodasi sebagai angkutan…
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pemerintah pusat perlu mengambil alih pengelolaan transportasi publik, untuk menata dan memastikan pengelolaannya dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik…
Petahana Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi polemik yang terjadi terkait keberadaan transportasi berbasis dalam jaringan atau online yang ada…
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat tetap mengantisipasi aksi mogok angkutan dengan mengerahkan armada bantuan untuk mengakomodir warga khususnya pelajar sekolah.
Aksi mogok sopir angkot juga berimbas ke Kota Bogor, Jawa Barat, sejak Selasa (21/3/2017) pagi sampai siang hari. Moda transportasi umum tersebut terlihat sepi beroperasi…
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan belum akan mencabut SK larangan operasional transportasi berbasis aplikasi di Pulau Dewata, karena masih menunggu kejelasan aturan…
Pemilik kendaraan angkutan umum berbasis aplikasi tidak perlu mengubah nama dalam surat tanda nomor kendaraan atau STNK menjadi nama badan usaha koperasi jika Kementerian…
Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta mengimbau pemerintah agar segera memberikan ketegasan terkait regulasi perpajakkan bagi angkutan darat berbasis aplikasi.
Pemerintah sepakat memberikan waktu bagi perusahaan aplikasi mengurus kelengkapan administrasi usaha transportasi umum hingga 31 Mei 2017 karena jumlah kendaraan yang lolos…
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia meminta pemerintah untuk segera memberikan ketegasan regulasi pada maraknya pengoperasian jasa berbasis…
DPR mendesak pemerintah untuk proaktif menyelesaikan izin dan peraturan terkait operasi alat transportasi berpelat hitam online yang jumlahnya kian banyak.