JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
JAKARTA –Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) siap menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi tambak rakyat di area perhutanan sosial.
Dengan luas hutan mencapai 125 juta hektare, Indonesia menjadi negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga dunia. Angka ini mestinya bisa menjadi aset untuk pengembangan…
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan hutan seluas 660.782 hektare untuk program perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan…
JAKARTA – Pemerintah sedang menjajaki sejumlah perusahaan untuk menjadi penyerap hasil dari program perhutanan sosial serta menelusuri opsi skema pembiayaan yang bisa dieksekusi.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menginginkan Presiden Joko Widodo dapat memberikan surat pengukuhan 20.000 hektare hutan adat dari konsesi hutan tanaman industri PT Toba…
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan program perhutanan sosial tidak hanya bertumpu pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mengedepankan…
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kehutanan tengah menyiapkan sekitar 10 ribu hektar untuk perhutanan sosial. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat…
Penerbitan payung hukum moratorium perkebunan kelapa sawit berpotensi molor karena akan diterbitkan berbarengan dengan regulasi reforma agraria dan pemutihan lahan.