Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33/2014 akan mewajibkan produk konsumer yang dipasarkan di dalam negeri berlogo halal. Namun, keterbatasan sumber daya…

UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 itu diharapkan menjadi pemacu bertumbuhnya industri halal di Tanah Air.

UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 itu diharapkan menjadi pemacu bertumbuhnya industri halal di Tanah Air.

UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 itu diharapkan menjadi pemacu bertumbuhnya industri halal di Tanah Air.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal pada awal Mei lalu. Aturan ini dinilai…

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan beberapa menteri terkait kembali mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi, setelah adanya pemberian paraf oleh tujuh menteri…

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki kewenangan, setelah Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP…

Kantor Wakil Presiden RI memastikan akan membantu para investor untuk memahami aturan Jaminan Produk Halal.

Proses sertifikasi halal dinilai perlu dilakukan bertahap karena terkait dengan jumlah produk konsumsi yang beredar di pasar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Dalam kesempatan itu, Nur Syam melaporkan terkait dengan Rancangan Peraturan…

Peraturan turunan belum selesai dibuat oleh pemerintah, tapi dalam kenyataannya malah minta direvisi oleh Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi).…