Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengumpulkan bukti-bukti pendukung terkait dengan dugaan predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku jasa transportasi angkutan berbasis…

Pemerinta masih memberikan toleransi selama 3 bulan kepada operator angkutansewa konvensional dan berbasis aplikasi untuk memenuhi semua persyaratan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan semua pihak telah menyetujui revisi PM No.32/2016 akan diberlakukan pada 1 April 2017. Hal tersebut disampaikan Menhub usai…

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam pengaturan jasa transportasi, khususnya terkait taksi online dan konvensionalnn

DPP Organda mempertanyakan kapasitas perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Penolakan tiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi atas revisi peraturan Menteri Perhubungan menjadi bukti belum adanya kata sepakat antara regulator dengan pelaku…

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan penentuan besaran tarif batas atas dan bawah untuk taksi serta ojek online akan ditetapkan…

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan jumlah pengemudi dan armada taksi maupun ojek online yang mendaftar ke pemerintah lebih sedikit…

Tiga perusahaan aplikasi, Uber, Grab Indonesia, dan Go-Jek Indonesia menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan…

Grab, Uber dan Gojek memberikan tanggapan resmi terkait revisi Permenhub No. 32 tahun 2016

IPMI International Business School memprediksi rencana penyeragaman tarif atas dan bawah untuk layanan transportasi berbasis aplikasi tidak bakal berjalan lancar. Sebab,…

Taksi daring berbasis aplikasi akan ditempel stiker untuk memudahkan para penumpang mengenali kendaraan sewa khusus tersebut yang tak berplat kuning.

Sopir angkutan umum di Kota Tangerang, Banten, mogok massal dan berunjuk rasa menolak taksi online, Rabu (8/3/2017).

Perusahaan aplikasi yang menaungi pengoperasian taksi daring wajib membayar pajak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Sejumlah pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi selaku mitra perusahaan aplikasi seperti Grab dan Uber, mengaku berkeberatan dengan rencana pemerintah untuk melakukan…

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperbolehkan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) dengan ukuran mesin 1.000 cc untuk dioperasikan sebagai taksi…