Kementerian Perhubungan menegaskan hanya bertindak sebagai regulator seiring dengan adanya rencana pembuatan aplikasi yang mengakomodir permintaan aliansi pengemudi taksi…

Kebijakan pengganti Permenhub 108/2017 untuk mengatur angkutan sewa khusus taksi online ditargetkan rampung  Oktober mendatang.

JAKARTA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus menggodok rencana membangun platform digital berbagi tumpangan untuk mengakomodasi para pengemudi taksi dalam jaringan…

Rencana Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia untuk membentuk platform yang mengakomodasi taksi online harus dilakukan secara cermat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan peraturan baru tentang taksi online, yang merupakan pengganti Permenhub 108…

Tiga warga Surabaya berhasil memperoleh kemenangan dalam uji materi Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan…

Permenhub 108 itu mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Alasan MA, aturan baru itu merupakan pemuatan ulang materi…

Perusahaan penyedia layanan transportasi daring terbesar di China, Didi Chuxing Technology, tengah mempersiapkan investasi senilai US$1 miliar untuk lini bisnis layanan otomotifnya.

Kementerian Perhubungan akan melakukan uji publik aturan soal perusahaan taksi online di tujuh kota. Enam dari tujuh kota untuk uji publik itu adalah Surabaya, Semarang,…

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa taksi aplikasi atau daring dapat diklasifikasikan sebagai angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Kopja Persatuan Perusahaan Rental Indonesia (PPRI), salah satu operator Angkutan Sewa Khusus Tidak Dalam Trayek atau Taksi Online, menjalin kerja sama dengan Asuransi Jasa…

Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY tentang Wilayah Operasi dan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus akhirnya ditanda tangani Sri Sultan HB X.

JAKARTA Kementerian Perhubungan menargetkan beleid yang mengatur aplikator sebagai perusahaan transportasi akan diterbitkan pada Juni 2018.

Kementerian Perhubungan membuka dua kemungkinan untuk mengatur investasi pada perusahaaan aplikasi.

Penyedia layanan jasa transportasi daring kendaraan bermotor harus membuat formulasi ulang mengenai potongan yang dibebankan pengemudi setiap kali mendapat pelanggan.

penurunan pendapatan pengemudi ojek online juga disebabkan banyaknya masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi pengemudi ojek online.